Breaking News
Hamartoni Ahadis : Bupati Lampung Utara Mendorong Inspirasi Pendidikan Melalui Dialog Disinyalir Melanggar PP No 17 dan Permendikbud No 50 – Yuliana Kepala UPTD SDN-01 Kembang Tanjung Kasus LP Nomor 30 Klan Pak Syaharudin Dilanjutkan, Masuk Tahap Sidik Setelah Locus Delicti Jelas Bencana Sibolga : Nurani Hati Hilang : Diduga Oknum Petugas RSUD Dr FL Tobing Pungli Insiden Tragis : Mobil MBG Menabrak Para Siswa : 20 Orang Pelajar dan 1 Orang Guru Menjadi Korban
LoginIndeks
TERIAKAN KDM : 350 TAHUN INDONESIA DI JAJAH - ALAM BERSAHABAT BERSAMA KITA MANUSIA SETELAH MERDEKA?
SIAPA PENJAJAH BANGSA INDONESIA!!!!!?
Pemirsa BrataNewsTV - Perlu dan wajib publik ketahui! Jaminan Wajib Belajar, tetap berlaku meskipun siswa tidak memakai seragam sekolah lengkap, karena hak atas pendidikan adalah hak fundamental anak, bukan syarat atribut, dan sekolah tidak boleh melarang siswa belajar hanya karena masalah pakaian, terutama bagi yang kurang mampu. Aturan seragam bertujuan untuk identitas dan kedisiplinan, namun tidak boleh menjadi penghalang belajar; sekolah wajib memfasilitasi dan mencari solusi agar anak tetap bisa sekolah, termasuk menyediakan bantuan seragam atau memperbolehkan pakaian layak lainnya. Dasar Hukum dan Prinsip hak belajar Pendidikan dasar (SD-SMP) adalah hak setiap warga negara, bukan kewajiban atribut seperti seragam. Permendikbudristek No. 50/2022: Mengatur seragam, termasuk kewajiban menggunakan pakaian adat pada hari tertentu dan hak siswa untuk menjalankan keyakinan agama (misalnya, jilbab bagi siswi Muslimah). Tidak Boleh Menjadi Penghalang. Sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam di luar bantuan pemerintah sebagai syarat mengikuti pelajaran. Sekolah tidak boleh menghalangi siswa masuk kelas hanya karena pakaian seragam sekolah Kesimpulan seragam sekolah adalah atribut, bukan penentu hak belajar. Yang wajib adalah pemerintah menyediakan pendidikan, dan anak berhak mendapatkannya tanpa terkendala apapun, termasuk pakaian. Jika ada yang mengintervensi (oknum sekolah/guru) dan memaksa tebus seragam, itu maladministrasi dan bisa jadi pelanggaran hukum, sanksinya bisa administratif (teguran, penundaan pangkat) hingga pidana bagi pelakunya, sementara siswa tetap berhak belajar, dengan sanksi pelanggaran aturan berpakaian yang proporsional (bukan larangan sekolah), seperti teguran atau skorsing. Terimakasih : Sudah bersama kami BrataNewsTV semoga informasi ini bermanfaat, sampai jumpa!
SEKOLAH : PAKSA ORANG TUA/WALI MURID MENEBUS BAJU SERAGAM INI SANKSINYA!!!
OKNUM KEPALA UPTD SDN-01 KEMBANG TANJUNG : DI DUGA MELANGGAR PP NO 17 TAHUN 2010
KENDARAAN: MBG MENABRAK PARA SISWA/SISWI DI SDN O1 KALIBARU CILINCING JAKARTA UTARA.
ADA 5 ORANG OTT KPK YANG MELIBATKAN BUPATI LAMPUNG TENGAH ARDITO WIJAYA!!
OPRASI SENYAP KPK - OTT BUPATI LAMPUNG TENGAH ARDITO WIJAYA!!!
KONFLIK AGRARIA TAK UBAH SEPERTI TAMU YG MENGUSIR TUANNYA SENDIRI
Beban Pemerintah Desa Itu Berat KDRT Saja Beban Kepala Desa
Subscribe
Reporter Brata News TV

Reporter Brata News TV493 Pos

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.