Breaking News
CACAT PROSEDUR FATAL & PELANGGARAN PUTUSAN MK: KASUS HOLIL VS YUDA DI DENTE TELADAS DESAK PENGAWASAN PROPAM! DEMI MBG, 8 SISWA SMPN 1 TALANG PADANG TUMBANG! DISINYALIR KERACUNAN! PENYEDIA LAYANAN TETAP NGOTOT: BUKAN DARI KAMI, MEREKA MAKAN SATE! MUNDUR SAAT KASUS BGN MEMANAS: NANIK DEYANG ALASAN KESEHATAN ATAU PELARIAN DARI SKANDAL KORUPSI? KONTRADIKSI HUKUM & PENYITAAN “ANEH BIN AJAIB”: KASUS HOLIL VS YUDA DI DENTE TELADAS PICU DESAKAN PENGAWASAN EKSTERNAL! IKBCI LAMPUNG UTARA DEKLARASIKAN STANDAR BARU: KONTER HP HARUS PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN BERGARANSI!
LoginIndeks
PARADOKS HUKUM POLSEK DENTE TELADAS DISINYALIR AKAN MENJADI PRESIDEN BURUK BAGI INSTITUSI POLRI.
BUPATI MAJALENGKA TEMUKAN MENU MBG TAK SESUAI
KEPALA BGN NANIK MUNDUR - ALASAN KESEHATAN - ATAU - MUNGKIN UNTUK JABATAN BARU!!?
KONTRADIKSI HUKUM KASUS HOLIL Vs YUDA : PUBLIK KINI MENDESAK UNTUK PENGAWAS INTERNAL TURUN TANGAN.
KONTRADIKSI HUKUM & PENYITAAN "ANEH BIN AJAIB": KASUS HOLIL VS YUDA DI DENTE TELADAS PICU DESAKAN PENGAWASAN EKSTERNAL! BrataNewsTV - Menindak lanjuti prodaks hukum di Polsek Dente Teladas Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang Polda Lampung. Memicu ketegangan Kontradiksi Hukum. Dalam proses penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan antara Holil (68) dan Yuda di Desa Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, kini menuai sorotan tajam akibat sejumlah kejanggalan substantif maupun prosedural. Dari penelusuran redaksi, sengketa yang bermula dari transaksi gadai lahan sawah senilai Rp88 juta—dengan rincian pembayaran bertahap sebesar Rp63 juta—kini diproses secara pidana oleh Polsek Dente Teladas, padahal akar masalahnya jelas merupakan wanprestasi perdata. Berdasarkan kronologi yang terkonfirmasi, transaksi awal 14 Maret 2026 untuk 5.000 m² seharga Rp38 juta berkembang menjadi kesepakatan gadai keseluruhan lahan ±15.000 m² seharga Rp88 juta. Perselisihan muncul ketika Yuda belum melunasi sisa Rp25 juta, sehingga Holil menahan lahan yang sedang digarap anak buah Yuda. Orang tua Yuda bahkan sempat menyatakan kesanggupan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, namun upaya mediasi tersebut nihil hingga kasus dilaporkan ke Polres Tulang Bawang pada 28 Mei 2026. Ironisnya, Unitreskrim Polsek Dente Teladas menetapkan Holil sebagai terlapor yang berdasarkan Pasal 486 atau 492 KUHPidana—pasal yang mensyaratkan unsur mens rea (niat jahat). Padahal, dalam transaksi gadai yang tidak lunas, yang terjadi adalah kegagalan memenuhi prestasi (wanprestasi), bukan penipuan. Mengkriminalisasi ketidakmampuan finansial atau perselisihan spesifikasi objek gadai melanggar asas ultimum remedium dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi transaksi agraria di masyarakat. Kejanggalan paling mencolok adalah penyitaan satu unit hand traktor milik Holil yang dibeli menggunakan dana sah dari transaksi gadai tersebut. Penyidik Ali Usman membenarkan bahwa pihaknya hanya menerima pelimpahan berupa Laporan Polisi (LP) dan BAP korban dari Satreskrim Polres Tulang Bawang. Penyitaan aset bergerak hasil transaksi sah sebagai barang bukti kejahatan tanpa pembuktian aliran dana ilegal (money laundering) menimbulkan pertanyaan serius: apakah penyidikan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (probable cause), atau sekadar respons terhadap tekanan emosional pelapor? Kapolsek Dente Teladas, Ipda Nurkholik, S.H., menegaskan pada 20 Juli 2026 bahwa penyidikan dilakukan secara objektif untuk mengungkap fakta dan memulihkan hak korban, bukan mencari-cari kesalahan. Ia juga menyebutkan adanya indikasi modus serupa yang dialami warga lain dan membuka pintu seluas-luasnya bagi laporan tambahan. Namun, pernyataan tersebut justru memicu persepsi tendensius di mata publik. Ketika aparat menyebut Yuda sebagai "korban penipuan" sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah, prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) terasa terabaikan. Publik menilai narasi yang dibangun kepolisian seolah-olah sudah memvonis Holil bersalah, padahal status hukumnya masih terlapor yang berhak atas pembelaan. Mengingat pada kasus ini kompleksitas kejanggalan hukum, kontradiksi fakta, serta potensi pelanggaran prosedur, publik mendesak Kapolda Lampung dan Propam Polda Lampung untuk segera turun tangan melakukan pengawasan khusus (wasgatsus). Tiga hal yang harus diverifikasi secara independen: 1. Evaluasi Klasifikasi Kasus: Apakah benar terpenuhi unsur pidana penipuan/penggelapan, ataukah ini murni sengketa perdata yang harus dialihkan ke Pengadilan Negeri? 2. Audit Prosedur Penyitaan: Tinjau kembali dasar hukum penyitaan hand traktor. Jika tidak terkait tindak pidana pencucian uang atau fraud, aset harus dikembalikan atau diubah statusnya menjadi jaminan eksekusi perdata. 3. Netralitas Narasi Aparat: Pastikan seluruh pernyataan resmi kepolisian menghindari label "korban" sebelum ada putusan pengadilan, demi menjaga integritas proses hukum dan hak asasi terlapor. Keadilan dalam kasus ini bukan diukur dari seberapa cepat Holil dipenjara, melainkan dari ketepatan penerapan hukum. Membiarkan sengketa perdata menjadi dikriminalisasi demi memuaskan narasi sepihak sama saja dengan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum itu sendiri. Waktu akan menjawab, dan pengawasan eksternal kini bukan lagi opsi, melainkan keharusan. @Komisi4DPR @djojohadikusumo @Divisihumaspolriofficial @HUMASKPK @Komisi3DPR@POLDALAMPUNG @VisualPolitik
KONTRADIKSI HUKUM : KASUS HOLIL VS YUDA DI DENTE TELADAS PICU DESAKAN PENGAWASAN EKSTERNAL!
ORANG TUA LEBIH PAHAM KESUKAAN MAKANAN ANAKNYA - DARI PADA MBG PEMERINTAH
KEMBALI MBG MAKAN KORBAN?
RIBUAN ANAK-ANAK PELAJAR KORBAN KERACUNAN MBG!? WOWO BILANG SAKIT PERUT BIASA SEBETULNYA!?
DENGARIN NASEHAT IBUK INI - BUKAN HARUS MELANJUTKAN PROGRAM YG SUDAH GAGAL!?
Subscribe
BERITA, HUKUM  

CACAT PROSEDUR FATAL & PELANGGARAN PUTUSAN MK: KASUS HOLIL VS YUDA DI DENTE TELADAS DESAK PENGAWASAN PROPAM!

TULANG BAWANG, BrataNewsTV – Proses penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan antara Holil (68) dan…

DEMI MBG, 8 SISWA SMPN 1 TALANG PADANG TUMBANG! DISINYALIR KERACUNAN! PENYEDIA LAYANAN TETAP NGOTOT: BUKAN DARI KAMI, MEREKA MAKAN SATE!
MUNDUR SAAT KASUS BGN MEMANAS: NANIK DEYANG ALASAN KESEHATAN ATAU PELARIAN DARI SKANDAL KORUPSI?

BRATANEWSTV

Berita Terbaru

Kolom Opini

MUNDUR SAAT KASUS BGN MEMANAS: NANIK DEYANG ALASAN KESEHATAN ATAU PELARIAN DARI SKANDAL KORUPSI?
MUNDUR SAAT KASUS BGN MEMANAS: NANIK DEYANG ALASAN KESEHATAN ATAU PELARIAN DARI SKANDAL KORUPSI?
Ketum PWDPI : Kinerja Polri Didukung Data dan Alat Canggih
Ketum PWDPI : Kinerja Polri Didukung Data dan Alat Canggih
KEJAGUNG DIKEPUNG MASSA POSPERA: BAWA DUA TUNTUTAN TAJAM SOROTI “KEMANDULAN” HUKUM DI LAMPUNG UTARA
KEJAGUNG DIKEPUNG MASSA POSPERA: BAWA DUA TUNTUTAN TAJAM SOROTI “KEMANDULAN” HUKUM DI LAMPUNG UTARA
Ketum PWDPI Minta KY Periksa Putusan Bebas Ketua Bawaslu Mesuji
Ketum PWDPI Minta KY Periksa Putusan Bebas Ketua Bawaslu Mesuji
MAFIA TANAH MERAJALELA DI KARIMUN! KETUM PWDPI DESAK MENTERI ATR/BPN DAN KLHK TURUN TANGAN, ANCANG-ANCANG AKSI KE JAKARTA
MAFIA TANAH MERAJALELA DI KARIMUN! KETUM PWDPI DESAK MENTERI ATR/BPN DAN KLHK TURUN TANGAN, ANCANG-ANCANG AKSI KE JAKARTA

Berita Edukasi

Perkuat Benteng Generasi Muda Lewat Deklarasi Tolak Geng Motor
Perkuat Benteng Generasi Muda Lewat Deklarasi Tolak Geng Motor
Disdikbud Lampung Tegaskan : Sekolah Dilarang Wajibkan Beli Seragam Baru, Wali Murid Bebas Tentukan Tempat Pembelian
Disdikbud Lampung Tegaskan : Sekolah Dilarang Wajibkan Beli Seragam Baru, Wali Murid Bebas Tentukan Tempat Pembelian
Disinyalir Sudah Pikun Abdul Mu’ti Mendikdasmen-Sebut Ia Salah Ucap Dukungan 43 Jt Guru MBG Dilanjutkan
Disinyalir Sudah Pikun Abdul Mu’ti Mendikdasmen-Sebut Ia Salah Ucap Dukungan 43 Jt Guru MBG Dilanjutkan
540 Peserta Yudisium Dan pengukuhan Di Gedung Qatib Iswain
540 Peserta Yudisium Dan pengukuhan Di Gedung Qatib Iswain
Sukatno Kadis Pendidikan Hadiri Rapat MKKS Di SMPN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara
Sukatno Kadis Pendidikan Hadiri Rapat MKKS Di SMPN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.