Breaking News
Sertifikat HGU PT SIL-SGC Di Lampung Resmi Dicabut DPC AWPI Waykanan Audiensi Bersama Kapolres Hikmah Isra Mi’raj Danrem – 043 : Garuda Hitam – Ajak Jajaran Shalat Menjadi Pondasi Kekuatan Moral 𝗗𝗮𝗻𝗿𝗲𝗺 𝟬𝟰𝟯/𝗚𝗮𝘁𝗮𝗺: 𝗞𝗮𝗺𝗶 𝗦𝗶𝗮𝗽 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴𝗶 𝗦𝗲𝗹𝘂𝗿𝘂𝗵 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗞𝗲𝘁𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 Faktory Manager PT PPM Toni Sawang : Menepis Isu Limbah Mencemari Aliran Sungai
LoginIndeks
SRIMULAT TRI BRATA - BHAYANGKARA
HGU SUGAR GROUP COMPANIES (SGC) DI LAMPUNG RESMI DI CABUT
HUKUM DI PUTAR-PUTAR: MASSA PATI MINTA 2 AKTIVIS PATI TEGUH dan BATOK DI BEBASKAN
TAK ADA SATU PUN PENDEKAR SAKTI YG MAMPU MELAWAN PENDEKAR SATU INI!!🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
Pecah Tidak Terbendung Tangisan Seorang Guru Tenaga Honorer (TENOR) Dalam Ruangan Komisi III DPR RI - Dari Jambi Disinyalir Kriminalisasikan - 20/1/2026
TANGISAN TRI WULANSARI : GURU TENOR PECAH DI RUANG KOMISI III DPR RI.
Bupati Pati Sudewo, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kapeka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan perangkat desa. Kapeka juga membawa Sudewo, bersama dengan tujuh orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan ke Jakarta. Tiga orang tersebut antaranya, merupakan koordinator kecamatan yang berperan sebagai pengepul. Selain dari Bupati Pati Sedewo, Kapeka juga berhasil menangkap wali kota Madiun Maidi, yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Kapeka. Maidi resmi ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini Maidi di duga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan modus dana Csr. Dalam perkara ini, Kapeka mengungkapkan Maidi terlibat pada dugaan penerimaan suap yang mencapai ratusan juta rupiah. Kasus itu juga melibatkan beberapa oknum pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta. Uang tersebut diduga diminta terkait untuk pengurusan izin akses jalan dan perizinan usaha di kota Madiun. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim Kapeka juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan pi, dalam penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, dan lain-lain. Selain dari walikota Madiun, Kapeka juga menangkap sembilan orang dan barang bukti, serta uang tunai total 550 juta rupiah. Bratanewstivi dari Jakarta malaporkan.
BUPATI PATI SEDEWO PERAS PERANGKAT DESA dan WALI KOTA MADIUN: MEMERAS PENGUSAHA TERJARING OTT KPK
BrataNewsTV - 21 Januari 2026 – Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, bersama kelompok Masyarakat Kukaur Bersatu, menggelar aksi penyampaian aspirasi di hadapan manajemen PT Ganda Alam Makmur (GAM). Aksi ini menuntut komitmen perusahaan dalam memberdayakan putra daerah dan masyarakat adat setempat. Koordinator aksi, Erwin Santoso, menyatakan bahwa selama ini masyarakat pribumi dan lokal seolah hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Ia menyoroti ketimpangan jumlah tenaga kerja, di mana posisi pekerjaan justru banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar Pulau Kalimantan. "Kami meminta agar masyarakat pribumi, masyarakat adat, dan putra daerah Kalimantan jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri. Kami melihat masih banyak tenaga kerja didatangkan dari luar, sementara warga lokal memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja," tegas Erwin Santoso dalam orasinya. Poin Tuntutan Utama : Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa poin utama kepada manajemen PT GAM, di antaranya: Prioritas Rekrutmen: Meminta kemudahan akses bagi masyarakat lokal dan pribumi untuk bekerja di lingkungan PT GAM. Transparansi Tenaga Kerja: Meminta perusahaan mengevaluasi proporsi tenaga kerja luar daerah dibanding tenaga kerja lokal. Pemberdayaan Masyarakat Adat: Mendesak manajemen untuk lebih memperhatikan eksistensi dan kesejahteraan masyarakat adat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Erwin menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas bersama Masyarakat Kukaur Bersatu untuk memastikan bahwa kehadiran investasi di Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Kaubun, memberikan dampak ekonomi langsung bagi penduduk asli. "Kami berharap manajemen PT GAM membuka diri dan memberikan kemudahan bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi. Jangan sampai kami yang berada di barisan terdekat dengan wilayah operasional justru dipersulit," tutup Erwin. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan masyarakat masih menunggu langkah konkret dan jawaban resmi dari pihak manajemen PT Ganda Alam Makmur terkait tuntutan tersebut.
MASYARAKAT TUNTUT PT GAM UTAMAKAN PRIORITAS TENAGA LOKAL
Pemirsa BrataNewsTV : Dalam menanggapi isu terkait dugaan pencemaran yang disebabkan oleh PT Pola Pulpindo Mantab (PPM), Manajer PPM, Toni Sawang, menyatakan bahwa instalasi pengelolaan air limbah mereka telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Ia juga menekankan bahwa uji laboratorium rutin dilakukan oleh Balai Riset Standarisasi Industri untuk memastikan kualitas air limbah yang dibuang. Toni menanggapi keluhan masyarakat dengan siap melakukan perbaikan jika terbukti ada masalah dengan Baku Mutu Air Limbah. Namun, ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Sementara itu, Mulyadi, mantan Kepala Desa Sukanda Udik, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat tentang dampak pencemaran terhadap nelayan lokal dan ekosistem sungai. Menurutnya, kualitas air yang keruh dan berwarna pekat menandakan adanya pencemaran serius, dan ia meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali izin operasional pabrik PPM. Jika masalah ini tidak segera teratasi, menurut Mulyadi tutup saja! Isu ini mencerminkan pentingnya transparansi dan dialog antara pihak perusahaan dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan komunitas, - (BrataNewsTV)
TERKAIT DUGAAN PENCEMARAN MUTU AIR SUNGAI : OLEH PT PPM - INI TANGGAPAN & KE KHAWATIRAN.
Akhirnya Lolos Dari PEMAKZULAN : Bupati Pati Sedewo Terjaring OTT KPK Bersama Wali Kota Jawa Tengah - 19/1/2026
TERJUNGKAL DI GEDUNG KPK BUPATI PATI SEDEWO - KENA OTT KPK
Subscribe

Tidak ada yang ditemukan

Sepertinya kami tidak dapat menemukan apa yang anda cari. Mungkin pencarian bisa membantu.