JAKARTA, BrataNewsTV – Dinamika reshuffle atau “bongkar pasang” dalam Kabinet Merah Putih hingga ke tingkat instansi di bawahnya bukan sekadar rutinitas administratif. Menurut pengamat publik Jacob Ereste, langkah ini harus dimaknai sebagai kesadaran kolektif untuk melakukan perbaikan radikal, layaknya mengganti mesin tua yang sudah tidak layak pakai pada sebuah kendaraan yang kerap mogok dan membahayakan penumpangnya.
Dalam pernyataannya pada Kamis (23/7/2026), Ereste mengkritik keras kecenderungan pemerintah yang terjebak pada pencitraan semata, sementara fondasi daya tahan ekonomi rakyat semakin melemah. “Ibarat sepeda motor yang butuh ‘doping’ terus-menerus karena baterainya lemah, kabinet dan perangkat turunannya sering kali gagal membaca sinyal krisis. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran yang tidak seimbang dengan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sorotan paling pedas ditujukan pada wacana penagihan pajak yang melibatkan Babinsa di tingkat kecamatan. Ereste menilai hal ini merupakan distorsi fungsi yang berbahaya. Tugas utama Babinsa adalah membina ketertiban dan keamanan, bukan menjadi alat intimidasi atau penagih utang bagi rakyat miskin.
“Membebankan pajak kepada warga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar, sambil gagal mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif, adalah bentuk ketidakadilan struktural. Konstitusi UUD 1945 amanatkan negara memelihara fakir miskin, bukan justru menambah beban mereka melalui pendekatan yang bersifat insinuatif,” ujar Ereste.
Ia mengingatkan bahwa suara rakyat yang meminta keringanan pajak properti (PBB) dan kendaraan (STNK) adalah jeritan nyata dari kelompok rentan yang belum tersentuh oleh janji-janji pemerataan kesejahteraan.
Ereste juga menyoroti ancaman serius terhadap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia memperingatkan bahwa program mulia ini rentan disusupi oleh sindikat korupsi bayangan yang telah menggerogoti negeri selama satu dekade terakhir.
“Dukungan rakyat terhadap program pemerintah bersyarat pada integritas pelaksanaannya. Jika celah korupsi dibiarkan terbuka, maka ‘bongkar pasang’ kabinet hanya akan menjadi pertunjukan sandiwara tanpa substansi. Kita butuh progresif revolusioner yang berani memutus mata rantai korupsi terorganisir, bukan sekadar ganti wajah di kursi kekuasaan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ereste menekankan bahwa budaya “bongkar pasang” harus dipahami sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai kendaraan yang normal, bahkan kompetitif di kancah global. Ketertinggalan bangsa ini terlalu banyak untuk didiamkan.
“Kita tidak boleh takut berubah. Situasi hari ini yang mencekam membutuhkan tekad revolusioner dalam bentuk paling sederhana: kejujuran, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Jangan biarkan Indonesia terus tertinggal karena ego sektoral dan ketakutan untuk berbenah,” pungkas Jacob Ereste.
Publik kini menunggu: apakah reshuffle kali ini akan benar-benar membawa angin segar perubahan, atau hanya perputaran kursi yang itu-itu saja? Waktu akan membuktikan komitmen nyata pemerintah terhadap amanah konstitusi. (Red)
