JAKARTA, BrataNewsTV – Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) gugatan dana pendidikan masuk dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. “MK” memerintahkan pemisahan anggaran dari dana pendidikan bukan sekadar formalitas hukum.
“Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa selama ini, program MBG telah “memakan” komponen-komponen inti pendidikan yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 31 UUD 1945.
Publik kini bertanya? Apa saja komponen dana pendidikan yang sudah dikorbankan agar piring nasi anak-anak bisa terisi?
Berdasarkan analisis anggaran dan keluhan realitas di lapangan, komponen pendidikan yang tergerus parah sebagai berikut:
1. Kesejahteraan Guru Honorer & Tenaga Pendidik.
Ini adalah korban paling nyata. Anggaran untuk peningkatan honor guru honorer, yang sudah sangat minim, sering kali dialihkan atau ditunda demi menutupi defisit operasional MBG.
* Realitas: Ribuan guru honorer di daerah mengeluh keterlambatan pembayaran hingga berbulan-bulan. Sementara itu, vendor katering MBG terus menerima pembayaran tepat waktu. “Kami diajar untuk mengutamakan siswa, tapi siapa yang mengutamakan kami?” keluh seorang guru honorer di Lampung Utara.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
Anggaran rutin untuk perbaikan atap bocor, lantai retak, toilet rusak, dan fasilitas listrik sering dipangkas.
* Realitas: Banyak sekolah dasar di pelosok masih belajar di ruang kelas yang hampir roboh karena dana perawatan dialihkan untuk subsidi silang proyek MBG yang membengkak.
3. Pengadaan Buku dan Alat Peraga Pembelajaran.
Program literasi dan numerasi yang dicanangkan pemerintah terhambat karena anggaran pembelian buku teks dan alat peraga sains/matematika berkurang drastis.
* Realitas: Siswa terpaksa berbagi buku atau menggunakan materi usang karena tidak ada dana untuk peremajaan perpustakaan sekolah.
4. Beasiswa dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Kuota penerima beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu mengalami penyusutan. Dana yang seharusnya menjadi lifeline bagi anak miskin untuk tetap bersekolah, terserap ke dalam rantai pasok pangan MBG.
* Realitas: Banyak siswa berprestasi namun miskin terpaksa putus sekolah karena tidak lagi mendapat bantuan biaya hidup, sementara mereka justru diberi makan siang yang sering kali tidak layak konsumsi.
5. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Guru.
Anggaran untuk workshop, seminar, dan pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas mengajar dipotong habis-habisan.
* Realitas: Guru-guru tertinggal dalam metode pembelajaran modern karena tidak ada dana untuk upskilling. Akibatnya, kualitas pendidikan stagnan meski anggaran pendidikan secara nominal terlihat besar.
6. Operasional Sekolah dan Kegiatan Ekstrakurikuler.
Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang seharusnya fleksibel untuk kebutuhan mendesak sekolah, sering kali “dikunci” atau diarahkan untuk mendukung logistik distribusi MBG di tingkat sekolah.
* Realitas: Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni yang penting untuk perkembangan karakter anak, dihentikan karena tidak ada dana untuk pelatih dan peralatan.
MK: Pemisahan Anggaran Adalah Bentuk Perlindungan Konstitusional
Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa mencampurkan MBG dengan anggaran pendidikan adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang bermutu. “Komponen inti pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana, dan beasiswa tidak boleh dikorbankan demi program lain, se-mulia apapun namanya,” tegas salah satu Hakim MK dalam sidang.
Desakan Publik: Kembalikan Hak Pendidikan Anak Bangsa!
Masyarakat mendesak DPR dan Kementerian Keuangan untuk:
1. Audit Total penggunaan dana pendidikan tahun 2025-2026 untuk mengetahui berapa triliun yang sebenarnya ‘bocor’ ke MBG.
2. Prioritaskan Kembali anggaran untuk gaji guru, perbaikan sekolah, dan beasiswa sebagai komponen utama yang tidak bisa ditawar.
3. Hentikan MBG jika memang tidak bisa dibiayai dari pos anggaran non-pendidikan tanpa menimbulkan beban baru bagi rakyat kecil.
Pendidikan adalah investasi masa depan, bukan ATM politik. Jangan biarkan generasi emas Indonesia tumbuh dengan perut kenyang tapi otak kosong karena fasilitas belajar yang hancur.
(Laporan Khusus Tim Investigasi BrataNewsTV)
