PHOTO : ILUSTRASI
SERANG, BrataNewsTV.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang menjadi investasi masa depan generasi bangsa, justru menuai sorotan tajam di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.
Kali ini, keluhan datang dari orang tua murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah Cipanas, Desa Mancak. Sejumlah anak berusia 3–5 tahun dilaporkan menangis dan menolak menyantap menu MBG yang dibagikan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) XY71TNEO, di bawah naungan Yayasan Nalanda Artaha Ananda.
Pemicunya bukan persoalan sepele. Menu yang disajikan berupa singkong, yang oleh pihak SPPG disebut sebagai singkong ala Thailand, menggantikan nasi sebagai sumber karbohidrat.
Orang tua murid mempertanyakan kelayakan menu tersebut, terlebih karena anak-anak mereka tidak berselera, bahkan menolak memakannya.
“Kita sangat menyayangkan isi MBG yang tak ada rasa dan isinya tak sesuai. Anak kita juga pada tidak mau makan singkong yang dibawa pihak MBG,” ungkap salah seorang ibu yang mengantar anaknya ke PAUD kepada awak media.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah menu MBG benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan gizi, usia, dan kemampuan konsumsi anak, atau justru lebih mengedepankan kreativitas penyedia makanan?
Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Iswandi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) bersama tim awak media melakukan kontrol dan konfirmasi langsung ke SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda, Senin (10/11/2026).
Sekitar pukul 12.10 WIB, tim investigasi mendapati Kepala SPPG belum berada di lokasi. Tim kemudian bertemu dengan Mita Fitriani, yang disebut sebagai akuntan MBG.
Saat dikonfirmasi mengenai penggantian nasi dengan singkong, Mita membenarkan bahwa menu yang disajikan merupakan singkong ala Thailand.
Menurut keterangannya, dari 23 sekolah penerima distribusi, sekitar 15 hingga 17 sekolah disebut menyukai menu tersebut.
Namun, ketika ditanya apakah penyusunan menu mengikuti arahan dan standar yang ditetapkan BGN maupun tenaga ahli gizi, Mita menyampaikan bahwa menu tersebut merupakan gagasan pihaknya.
“Di sini menu saya yang buat, itu adalah ide-ide kami, Pak,” ujar Mita Fitriani.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius. Sebab, program MBG bukan program eksperimen makanan, melainkan program pemenuhan kebutuhan gizi yang harus memiliki dasar perencanaan, standar keamanan pangan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Kreativitas dalam menyusun menu tentu bukan persoalan. Namun, kreativitas tidak boleh mengalahkan kebutuhan gizi dan penerimaan makanan oleh anak-anak sebagai penerima manfaat.
Situasi konfirmasi semakin menjadi sorotan ketika Mita Fitriani menyampaikan pernyataan yang dinilai bernada menantang terhadap tim media.
“Jika menurut Bapak tidak sesuai, silakan diberitakan. Saya juga tidak takut diberitakan, wartawan juga banyak saya kenal. Bapak cuma ada tiga media, saya 17 media. Terkait rekaman konfirmasi kita juga sama merekam, jadi silakan saja,” ujar Mita kepada tim investigasi.
Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam proses peliputan.
Bagi publik, persoalan utama bukanlah berapa banyak media yang dikenal atau siapa yang lebih banyak memiliki jaringan wartawan.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengelola MBG mempertanggungjawabkan kualitas makanan, standar operasional, serta penggunaan anggaran program negara.
Tim investigasi juga mempertanyakan jumlah pemasok atau supplier bahan pangan yang bekerja sama dengan SPPG tersebut.
Mita Fitriani menyebut terdapat sekitar enam hingga tujuh supplier yang memasok kebutuhan dapur MBG.
Namun, ketika tim meminta diperlihatkan bukti administrasi dan dokumen legalitas supplier, tim menyatakan belum memperoleh dokumen pendukung yang dapat diverifikasi di lokasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi rantai pasok bahan pangan, mulai dari identitas pemasok, legalitas usaha, standar keamanan bahan makanan, hingga mekanisme pengadaan.
BGN dan instansi terkait perlu memastikan seluruh pemasok memenuhi persyaratan yang berlaku. Jangan sampai program yang menggunakan sumber daya negara berjalan tanpa pengawasan administrasi yang memadai.
Sorotan investigasi tidak berhenti pada persoalan menu. Tim GWI bersama awak media juga melakukan pengecekan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan SPPG XY71TNEO.
Berdasarkan pengamatan tim di lapangan, kondisi IPAL diduga mengalami kerusakan. Tim juga menemukan aliran air kotor yang disebut mengarah ke area kebun produktif milik warga sekitar. Jika kondisi tersebut benar, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh. Limbah operasional dapur MBG wajib dikelola secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran, mengganggu lingkungan, maupun merugikan masyarakat sekitar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang harus turun langsung untuk memeriksa kondisi IPAL, jalur pembuangan, dan kualitas air limbah.
Temuan berikutnya menyangkut tata letak dan pengelolaan fasilitas SPPG.
Tim investigasi menyoroti kondisi bangunan dapur serta keberadaan ruang kerja Kepala SPPG dan akuntan yang disebut tidak berada dalam satu bangunan dengan dapur operasional.
Informasi di lapangan juga menyebut Kepala SPPG mengontrak tempat tinggal di luar lokasi SPPG.
Ketika persoalan tersebut dikonfirmasi, Mita Fitriani justru menyebut sejumlah pertanyaan mengenai luas dapur, instalasi listrik, hingga keberadaan kantor sebagai persoalan kecil.
“Itu urusan kecil, Pak. Sampai ada orang datang tanya luas dapur, sampai listrik ditanya, hal seperti itu dibahas. Kepala SPPG belum datang, termasuk belum datang Kepala SPPG yang mengontrak jauh di luar SPPG/MBG,” demikian keterangan Mita sebagaimana disampaikan dalam sesi konfirmasi.
Pernyataan ini kembali memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana pengawasan operasional dapat berjalan maksimal apabila penanggung jawab utama tidak selalu berada di lokasi?
Meski demikian, persoalan kantor dan tempat tinggal harus diperiksa berdasarkan ketentuan teknis BGN yang benar-benar berlaku, bukan semata-mata asumsi bahwa seluruh ruang administrasi wajib berada dalam satu bangunan.
BGN perlu memeriksa langsung kesesuaian bangunan, fasilitas, alur kerja, sanitasi, serta keberadaan petugas penanggung jawab di SPPG tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar membagikan makanan untuk mengisi perut anak sekolah.
Setiap menu harus memperhatikan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, usia penerima manfaat, serta standar keamanan pangan.
Singkong pada dasarnya merupakan sumber karbohidrat dan dapat menjadi bagian dari variasi menu. Namun, penggantiannya harus memperhitungkan kesetaraan gizi, porsi, cara pengolahan, tekstur, dan penerimaan anak.
Untuk anak PAUD usia 3–5 tahun, makanan harus disajikan dalam tekstur yang sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan, serta memenuhi kebutuhan gizi kelompok usia tersebut.
Apabila anak-anak menolak makanan hingga tidak mengonsumsinya, tujuan pemenuhan gizi tentu tidak tercapai secara optimal.
Karena itu, keluhan orang tua PAUD Al Hidayah Cipanas harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan dianggap sebagai gangguan terhadap pelaksanaan program.
BGN, DINKES, DLH, DAN DISDIK JANGAN TUTUP MATA!
Atas sejumlah keluhan dan temuan awal tersebut, masyarakat mendesak instansi berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda.
1. KEPADA BADAN GIZI NASIONAL (BGN) PUSAT DAN KOORDINATOR WILAYAH BANTEN
Segera lakukan inspeksi mendadak dan audit operasional terhadap SPPG XY71TNEO. Periksa kesesuaian bangunan dengan standar teknis, tata kelola dapur, penyusunan menu, kompetensi ahli gizi, administrasi supplier, serta pengawasan Kepala SPPG.
Apabila ditemukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. KEPADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG DAN PUSKESMAS MANCAK
Lakukan pemeriksaan higiene sanitasi dapur, kelayakan fasilitas pengolahan makanan, kesehatan penjamah makanan, dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta evaluasi kualitas dan keamanan menu MBG.
3. KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG
Segera periksa kondisi IPAL dan aliran pembuangan limbah yang diduga mengarah ke kebun produktif warga. Apabila terbukti terjadi pencemaran, lakukan penindakan sesuai peraturan lingkungan hidup.
4. KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG DAN KORWIL PENDIDIKAN MANCAK
Dengarkan keluhan orang tua PAUD Al Hidayah Cipanas. Evaluasi kesesuaian menu untuk anak usia dini dan pastikan komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, serta pengelola SPPG berjalan transparan.
5. KEPADA YAYASAN NALANDA ARTAHA ANANDA
Berikan penjelasan terbuka mengenai penyusunan menu, keterlibatan ahli gizi, legalitas supplier, kondisi IPAL, dan tata kelola fasilitas SPPG.
Jangan abaikan keluhan orang tua. Program MBG harus mengutamakan kepentingan anak, bukan mempertahankan keputusan pengelola semata.
PRESIDEN PRABOWO JANGAN BIARKAN MBG TERCORRENG OLEH PENGELOLAAN YANG TIDAK PROFESIONAL!
Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kualitas makanan, keterbukaan pengelolaan, pengawasan ketat, dan pertanggungjawaban setiap penyelenggara.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru memunculkan keluhan karena makanan ditolak penerima manfaat, sementara persoalan fasilitas dan pengelolaan belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
Anak-anak bukan objek percobaan menu. Mereka adalah penerima manfaat yang hak gizinya wajib diperhatikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Nalanda Artaha Ananda melalui Mita Fitriani telah dimintai keterangan oleh tim investigasi. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala SPPG, pihak yayasan, BGN, serta seluruh instansi terkait.
Redaksi juga mengimbau agar BGN segera memberikan penjelasan resmi mengenai standar menu, persyaratan bangunan, pengelolaan IPAL, dan mekanisme pengawasan SPPG XY71TNEO, – (TIM/Red)
