LAMPUNG UTARA – BrataNewsTV.com
Penyidikan dugaan penyimpangan Dana Hibah Pilkada 2024 senilai kurang lebih Rp40 miliar yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara kembali menjadi sorotan publik.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) turun langsung menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa. POSPERA mendesak agar aparat penegak hukum mempercepat proses penyidikan dan memberikan kepastian hukum atas perkara yang telah bergulir selama berbulan-bulan tersebut.
Ketua POSPERA, Juaini Adhami, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas.
“Kami akan terus mengawal kasus ini.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut penggunaan uang rakyat justru berlarut-larut tanpa kepastian. Publik menunggu keberanian dan keseriusan aparat penegak hukum,” ungkap Juaini Adhami saat berdialog dengan Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
- 80 SAKSI DIPERIKSA, PENYIDIKAN MASIH BERJALAN
Dalam dialog interaktif tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara melalui Kepala Seksi Intelijen, Ready Mart Handri Royani, menyampaikan bahwa penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 masih terus berjalan.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan itu, sebanyak 80 saksi telah diperiksa oleh penyidik. Sementara proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi lainnya masih terus berlangsung.
“Penyidikan kasus ini masih terus berproses,” kata Ready Mart Handri Royani saat merespons tuntutan POSPERA.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik. Sebab, dengan jumlah saksi yang telah diperiksa mencapai 80 orang, masyarakat tentu menantikan perkembangan konkret dari hasil penyidikan, termasuk kejelasan mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana.
- DUGAAN PENGGUNAAN Rp7 MILIAR DI LUAR NPHD, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah dugaan penggunaan dana sekitar Rp7 miliar yang disebut-sebut berada di luar peruntukan sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.
Berdasarkan informasi yang menjadi perhatian pelapor dan POSPERA, dana tersebut diduga digunakan oleh KPU Lampung Utara untuk sejumlah kebutuhan, antara lain rehabilitasi gedung kantor KPU, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pembayaran kebutuhan badan Ad Hoc.
Namun, persoalan mendasarnya bukan semata-mata mengenai untuk apa uang tersebut digunakan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah penggunaan anggaran tersebut memiliki dasar hukum, sesuai ketentuan NPHD, dan telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang?
Jika benar terdapat penggunaan anggaran di luar peruntukan tanpa mekanisme perubahan dan persetujuan yang dipersyaratkan, maka persoalan tersebut harus diuji secara serius melalui pemeriksaan administrasi maupun penegakan hukum.
Publik juga mempertanyakan dasar pengambilan keputusan apabila penggunaan anggaran tersebut merupakan hasil rapat pleno internal KPU tanpa persetujuan DPRD maupun Pemerintah Daerah selaku pihak pemberi hibah.
Rapat pleno internal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah dana hibah wajib dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang berlaku.
- DARI LAPORAN LP3K-RI HINGGA DESAKAN POSPERA
Perkara dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 ini mulai mencuat sekitar April 2026.
Selanjutnya, pada 26 Mei 2026, Lembaga Pendidikan Pemantau dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) dilaporkan telah membawa dugaan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk ditindaklanjuti.
Kini, memasuki November 2026, POSPERA kembali menyuarakan desakan percepatan penyidikan.
Rentetan laporan dan aksi masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dana hibah Pilkada ini terus menjadi perhatian publik Lampung Utara.
- UANG HIBAH PULUHAN MILIAR, PERTANGGUNGJAWABAN HARUS TERANG!
POSPERA menegaskan akan terus mengawal proses hukum. Masyarakat pun berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, penggunaan anggaran, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik.
Kejaksaan Negeri Lampung Utara diharapkan mampu mengungkap secara terang seluruh rangkaian penggunaan dana hibah tersebut, termasuk menelusuri dokumen pertanggungjawaban, keputusan rapat pleno, mekanisme perubahan anggaran, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya.
Jangan sampai besarnya nilai anggaran justru tidak sebanding dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kini publik menunggu: apakah penyidikan akan segera menemukan titik terang, atau masih membutuhkan waktu untuk mengurai seluruh persoalan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 tersebut?
BrataNewsTV.com akan terus memantau perkembangan perkara ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan hak jawab seluruh pihak terkait, – (Ys/Red)
