CILEGON, BrataNewsTV.com – Darurat lingkungan dan kesehatan tengah mencekam warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Aktivitas liar dan sewenang-wenang angkutan truk tambang pasir yang melintasi pemukiman padat penduduk bukan hanya merusak jalan, tetapi secara harfiah *meracuni* napas dan makanan sehari-hari warga.
Puncaknya, gabungan awak media dari Kopitv.id, Tribuncakranews.com, dan BantenReformasi.com turun langsung melakukan investigasi tajam ke lokasi pada Minggu (9/11/2026). Hasilnya? Sebuah potret ketidakadilan yang memuakkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan yang mencekam. Ratusan truk tambang pasir terlihat antre tanpa memedulikan jarak aman, melintasi jalur pemukiman warga di kawasan Batu Kuda. Asap knalpot bercampur debu pasir yang sangat pekat menyelimuti udara, membuat jarak pandang minim dan aktivitas warga lumpuh.
“Kami sudah lama berteriak, pak! Sudah berulang kali demo, sudah komplain, tapi pemerintah seolah tutup telinga. Setiap hari rumah kami jadi gudang debu. Mau makan nasi saja, lauknya sudah bercampur debu pasir hitam. Ini bukan lagi soal tidak nyaman, ini soal nyawa!” keluh AB (38), seorang warga setempat, dengan nada tinggi penuh keputusasaan kepada awak media di lokasi.
Yang lebih memantik kemarahan, adanya skema kompensasi yang dinilai warga sebagai bentuk “pembelian diam” yang tidak manusiawi. Warga mengungkapkan bahwa perusahaan hanya memberikan uang senilai Rp70.000 per Kepala Keluarga (KK) per bulan yang diserahkan ke perwakilan 4 RT.
“Bukan soal nominalnya, pak! Rp70 ribu itu penghinaan! Efeknya sangat tidak sebanding. Anak-anak kami batuk-batuk, istri kami sesak napas, kenyamanan kami hilang total. Kami tidak mau dibungkam dengan uang receh, kami mau pemerintah bertindak!” tegas sekelompok warga yang mengamuk di lokasi.
Warga juga secara spesifik menyoroti aktivitas tambang yang diduga melibatkan sejumlah oknum dan entitas, termasuk Haji Nara, PT Pamungkas Putra Keinara (PPK), PT Radja Cipta Mandiri (RCM), dan Tambang Pasir Sidul PT, yang operasinya dinilai tidak transparan dan abai terhadap keselamatan warga.
Kesabaran warga telah habis. Mereka mengeluarkan ultimatum keras kepada Bupati Cilegon, Gubernur Banten, hingga Presiden RI. Jika keluhan ini terus diabaikan, warga tidak akan segan melancarkan aksi perlawanan yang lebih masif dan radikal.
“Kami cuma mau tenang! Tolong jangan persulit kami lagi. Penghasilan sudah minim, sekarang kesehatan terancam. Jika ini tidak didengar, kami tidak sungkan melakukan tindakan yang lebih besar. Kami titipkan ini ke kontrol publik media!” seru warga serempak.
**PELANGGARAN HUKUM YANG NYATA: REDAKSI MENDESAK PENEGAKAN**
Berdasarkan penelusuran BrataNewsTV.com, aktivitas ini berpotensi melanggar sejumlah aturan keras yang tidak bisa ditawar:
1. UU No. 32/2009 Pasal 69**: Larangan keras melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (debu pekat di pemukiman adalah pencemaran udara).
2. UU No. 3/2020 tentang Minerba Pasal 96 & 99 jo Permen ESDM No. 26/2018 Pemegang IUP wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik dan menjamin keselamatan masyarakat sekitar.
3. Permen LHK No. 8/2023 Aktivitas yang menimbulkan debu melebihi baku mutu udara ambien wajib dikendalikan dan dikenai sanksi.
4. UU No. 22/2009 tentang LLAJ Pengaturan antrean dan keselamatan jalan di kawasan pemukiman wajib ditegakkan oleh aparat.
5. UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) Hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6 TUNTUTAN KERAS REDAKSI BRATANEWSTV.COM
Menyikapi darurat ini, Redaksi BrataNewsTV.com mendesak langkah konkret dan *tindakan tegas*, bukan sekadar janji manis:
1. Kepada Presiden RI, Gubernur Banten & Walikota Cilegon**: Dengarkan jeritan warga Gunung Asem! Jangan biarkan hak konstitusional warga atas lingkungan sehat diinjak-injak demi segelintir kepentingan tambang.
2. Kepada DLH Provinsi Banten & DLH Kota Cilegon**: Turun ke lapangan *sekarang juga*. Lakukan uji kualitas udara, audit paksa AMDAL dan UKL-UPL tambang pasir Batu Kuda, dan buktikan adanya pencemaran.
3. Kepada Polresta Cilegon (Satlantas) & Dishub Cilegon**: Tertibkan paksa antrean truk tambang yang ugal-ugalan. Pasang rambu larangan atau batasi jam operasional truk melintasi pemukiman padat.
4. Kepada Dinkes Kota Cilegon & Puskesmas Citangkil Lakukan pemeriksaan kesehatan massal dan gratis bagi warga, terutama anak-anak dan lansia, yang menjadi korban harian hirupan debu tambang.
5. Kepada Dinas ESDM Banten, Camat Citangkil & Lurah Lebakdenok**: Evaluasi ulang seluruh perizinan. Hentikan sementara operasi jika terbukti melanggar, dan hapus skema kompensasi “receh” yang tidak berkeadilan.
6. Kepada Perusahaan Tambang Pasir (PPK, RCM, dll)**: Segera lakukan penyiraman jalan (*water spraying*) secara intensif, wajibkan penutup bak truk, dan berikan kompensasi yang layak sesuai dampak kerusakan yang ditimbulkan.
Hingga berita ini diturunkan pada Selasa (10/11/2026), pihak perusahaan tambang pasir wilayah Batu Kuda dan instansi terkait belum memberikan konfirmasi resmi.
Sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Redaksi BrataNewsTV.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada perusahaan terkait, DLH, Dishub, Polresta, dan Pemkot Cilegon. Namun, perlu diingat: *hak jawab bukan alat untuk menunda keadilan atau menutupi kelalaian.*
Warga Gunung Asem telah berbicara. Sekarang, giliran pemerintah membuktikan siapa yang sebenarnya mereka layani. BrataNewsTV.com akan terus memantau dan mengejar perkembangan ini hingga tuntas.
Tim Investigasi / BrataNewsTV.com
