Makassar, BrataNewsTV.com – Organisasi Masyarakat (Ormas) Elang Timur Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Kantor Cabang Bank Mandiri, Jalan Boulevard, Kota Makassar, Senin siang (9/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus desakan kepada pihak Bank Mandiri untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen dalam proses pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh salah satu nasabah.
Dalam aksi tersebut, sejumlah anggota Ormas Elang Timur Indonesia menyampaikan tuntutan agar pihak manajemen Bank Mandiri tidak tinggal diam dan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pelanggaran prosedur yang diduga melibatkan oknum marketing atau pihak terkait dalam proses pengajuan kredit.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan massa aksi, yakni:
1. Mendesak pihak Bank Mandiri menghadirkan marketing atau pihak terkait yang diduga memproses berkas pengajuan KUR dengan menggunakan tanda tangan yang dipersoalkan.
2. Meminta klarifikasi dan penjelasan resmi mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan maupun dokumen dalam proses pengajuan pinjaman tersebut.
3. Mendesak manajemen Bank Mandiri mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat, termasuk mengevaluasi dan mencopot oknum yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Massa aksi menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, apabila dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen benar terjadi, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta merugikan nasabah.
Secara hukum, pemalsuan surat merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Dalam KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
Selain itu, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga dapat menjadi perhatian, khususnya Pasal 49, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Dialog Berlangsung Alot, Bank Mandiri Diminta Hadirkan Pihak Terkait
Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, perwakilan pihak Bank Mandiri akhirnya menemui massa aksi untuk melakukan dialog sebagai upaya mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Namun, dialog yang berlangsung cukup alot itu belum menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi massa aksi.
Pasalnya, pihak bank dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan pihak-pihak yang dipersoalkan, khususnya marketing atau oknum yang diduga terlibat dalam proses pengajuan berkas KUR serta persoalan penagihan yang disebut-sebut dilakukan hingga tengah malam.
Padahal, menurut pihak massa aksi, pemberitahuan rencana demonstrasi telah disampaikan jauh-jauh hari. Dengan demikian, mereka berharap pihak bank telah mempersiapkan diri untuk menghadirkan pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan secara langsung.
Massa aksi juga mempertanyakan sikap pihak bank yang dinilai belum mampu menghadirkan pihak-pihak tersebut pada saat dialog berlangsung.
Setelah melalui desakan dan perdebatan yang cukup alot, pihak Bank Mandiri akhirnya menyatakan bersedia menghadirkan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan konfirmasi.
Namun, pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama. Pihak bank meminta perwakilan massa aksi untuk kembali pada keesokan harinya dengan alasan pihak-pihak yang diminta hadir belum dapat dihadirkan.
Keputusan tersebut belum sepenuhnya memuaskan massa aksi. Mereka berharap komitmen yang telah disampaikan pihak Bank Mandiri benar-benar direalisasikan, bukan sekadar janji untuk meredam aksi demonstrasi.
Ormas Elang Timur Indonesia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan semata-mata untuk melakukan demonstrasi, melainkan untuk meminta kejelasan, transparansi, dan pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan dalam proses administrasi perbankan.
Mereka juga mendesak agar manajemen Bank Mandiri melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh oknum pegawainya.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi substantif dari pihak Bank Mandiri mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan, proses pengajuan KUR, serta persoalan penagihan tersebut masih dinantikan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Pihak-pihak yang disebut dalam dugaan ini berhak memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
(Robby Rambi)
