PHOTO TIM : JEMBATAN GANTUNG PONGPET.
PANGANDARAN/JAWA BARAT, BrataNewsTV – Insiden mencekam di Jembatan Gantung Pongpet, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, pada Minggu (30/8/2026) menyisakan tanda tanya besar. Saat Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, bersama rombongan Forkopimda dan warga melintas usai peresmian, struktur jembatan goyah hebat hingga tali sling sisi kiri terlepas.
Menanggapi viralnya video kejadian tersebut, Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) melalui Brigjen TNI Donny Pramono memberikan klarifikasi pada Senin (31/8/2026). TNI AD menegaskan bahwa jembatan tidak ambruk secara keseluruhan, melainkan hanya mengalami pelepasan tali sling akibat kelebihan muatan.
“Kondisi tersebut terjadi setelah lebih dari 50 orang melintas secara bersamaan, melampaui kapasitas yang telah ditentukan… Struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya,” ujar Donny dalam keterangannya.
Fakta krusial yang perlu dicatat publik adalah sumber pendanaan dan pengawalan proyek ini. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pongpet bersumber dari program nasional TNI Angkatan Darat yang dikawal langsung pada pelaksanaannya oleh Kodim 0625 / Pangandaran.
Ini berarti, proyek ini bukan sekadar pembangunan sipil biasa, melainkan bagian dari program pemberdayaan wilayah yang melibatkan anggaran dan supervisi langsung institusi militer. Fakta ini memperberat tuntutan akuntabilitas. Jika terjadi kegagalan teknis—sekecil apa pun—pada proyek yang dikawal ketat oleh Kodim, maka pertanyaan tentang standar kualitas material dan ketelitian pengawasan lapangan menjadi sangat relevan.
Publik mempertanyakan:
1. Apakah uji beban (load test) telah dilakukan secara independen sebelum serah terima?
2. Mengapa spesifikasi tali sling dan titik sambungannya gagal menahan beban dinamis saat peresmian, padahal seharusnya sudah dihitung matang oleh tim teknis TNI/Kontraktor?
3. Apakah ada potensi penggelembungan anggaran atau penggunaan material di bawah standar dalam program nasional ini?
TNI AD menyebutkan bahwa Kodim 0625/Pangandaran telah melakukan sosialisasi dan memasang papan peringatan kapasitas. Namun, antusiasme warga pasca-gunting pita oleh Bupati menyebabkan aturan itu diabaikan.
Penjelasan ini dinilai publik sebagai upaya defensif untuk mengalihkan sorotan dari kualitas konstruksi. Pertanyaan kritis muncul: Jika kapasitas jembatan memang terbatas, mengapa desainnya tidak mengakomodasi momen krusial seperti peresmian yang pasti dihadiri banyak orang? Atau apakah perhitungan kapasitasnya sendiri yang keliru?
Video yang beredar menunjukkan detik-detik mengerikan di mana jembatan miring drastis. Jika struktur utama benar-benar runtuh, puluhan nyawa—termasuk kepala daerah dan aparat—bisa melayang. Menyebutnya sekadar “kendala teknis” atau “pelepasan sling” terasa meremehkan risiko fatal yang baru saja dihindari.
Publik menilai klarifikasi TNI AD terkesan memperhalus narasi agar tidak terdengar seperti kegagalan proyek unggulan angkatan darat. Frasa “tidak ambruk secara keseluruhan” mungkin benar secara teknis struktur baja, namun bagi warga yang bergelantungan di atas jurang, itu adalah momen kematian yang tertunda.
Meski TNI AD berusaha meluruskan istilah “ambruk”, masyarakat mendesak transparansi penuh. Ini bukan soal semantik kata, melainkan soal akuntabilitas anggaran negara/APBN yang dikelola melalui program TNI.
BrataNewsTV mencatat desakan keras dari aktivis dan warga Pangandaran:
* Audit Independen: Libatkan ahli struktur sipil independen (bukan hanya internal militer/kontraktor) untuk memeriksa spesifikasi material, kekuatan tali sling, dan titik sambungan (anchor).
* Usut Tanggung Jawab Pengawas Proyek: Siapa perwira atau tim teknis di Kodim 0625 yang menandatangani serah terima pekerjaan? Apakah mereka lalai dalam pengawasan?
* Evaluasi Prosedur Peresmian: Mengapa protokol keamanan tidak diperketat saat acara resmi dihadiri ratusan orang?
“Jangan jadikan ‘kelebihan muatan’ sebagai kambing hitam untuk menutupi kemungkinan spesifikasi di bawah standar dalam program nasional TNI. Nyawa rakyat bukan bahan percobaan,” tegas seorang aktivis infrastruktur lokal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai sanksi bagi pihak kontraktor atau evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek serupa di wilayah Pangandaran.
Publik menunggu: Apakah ini akan berakhir dengan sekadar “perbaikan tali”, atau ada kepala yang harus bertanggung jawab atas kelalaian yang hampir berujung tragedi dalam proyek bergengsi TNI AD ini?
(Penulis/Editor: Redaksi BrataNewsTV)
