Bratanewstv || Aliansi pemuda, mahasiswa, Masyarakat, Buruh, Petani dan Pedagang di Lampung Utara. Melaksanakan konsilidasi
tepat di taman makam pahlawan (Mapala) Lampung Utara, yang di hadiri 11 Lembaga, pada Rabu 27/8/2025.
Dalam agenda konsolidasi tersebut dimulai dengan pandangan umum masing – masing pimpinan atau perwakilan lembaga yang di lanjutkan pada pokok pembahasan isu-isu strategis, baik isu secara nasional maupun isu di tingkat daerah, yang memicu amarah rakyat,” ungkap Ari Permadi di kesempatan tersebut, selaku koordinator aksi yang akan di gelar tepatnya pada tanggal 1 September 2025 mendatang bertajuk”Rakyat Lampung Utara Bersuara”.
Menurut Ari Permadi bahwa konsolidasi ini perlu dilakukan guna membahas terkait isu nasional yang masih sedang meruncing di permukaan publik soal kenaikan tunjangan
rumah anggota DPR-RI nyaris menyentuh di angka Rp 100 jt/bulan.
Kami sebagai pemuda tentunya persoalan ini memandang ada ketimpangan yang tak sejalan dengan Instruksi Presiden Nomot 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan dampak ini sangat di rasakan oleh rakyat, hingga sampai di polosok Desa,” beber Ari Permadi.
Kemudian Ari Permadi menandaskan dilain sisi masih banyak penderitaan penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat terkhusus layaknya di daerah-daerah yang Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T).
Seperti kemiskinan , pengangguran, buruh banyak di PHK, kemiskinan dimana-mana, petani menderita, pedagang dicekik, tanah masyarakat dirampas,” sementara mereka para oknum pemimpin dan perwakilan dari rakyat berleha-leha, berjoget ria, di ruangan ber AC. Tidak ada sedikitpun tercermin dan empati para wakil rakyat atas penderitaan rakyatnya selama ini.
Maka dari itu jeritan ini perlu di sampaikan dengan para pemimpin kita, secara umum dan terbuka baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar situasi ini dapat menjadi perhatian khusus. Terutama tentang ekonomi masyarakat, yang potensi daerahnya perlu di gali untuk meningkatkan sumber daya manusia, demi kesejahteraan masyarakatnya,” kata Ari Permadi.
Kesimpulan hasil konsolidasi merumuskan hal sebagai berikut. Menolak atas kenaikan tunjangan rumah DPR-RI di dalam bentuk apapun. Usut tuntas terkait keterlibatannya eks dari Mentri perdagangan Zulkifli Hasan periode 2022-2024 atas izin import tapioka yang berdampak langsung sampai saat ini masih sisakan penderitaan petani singkong di Provinsi Lampung
Selanjutnya mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten Lampung Utara untuk mengambil aset Pemerintah Daerah berupa tanah HGU PT. Jaloko dan mencabut HGU PT. Budi Darma Godam Perkasa.
“Seterusnya mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memberikan keterbukaan informasi terhadap revitalisasi pasar dekon yang tidak berpihak kepada para pedagang dan mendesak Pemerintah Daerah evaluasi pelayanan kesehatan di RSUD Ryacudu dan RSS lainnya di Lampung Utara,” tandas Ari Permadi,- (Yd).
