LAMPUNG UTARA || Sepertinya ada dugaan yang di sembunyikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Terkait skratil maut Dana Hibah ( DH ) Lansung Pilkada 2024 di KPU Lampung Utara.
Skandal Dana Hibah (DH) Lansung Pilkada Lampung Utara. Yang di duga sangat jelas telah melanggar.” Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kesepakatan di antara KPU dan Pemerintah Daerah Lampung Utara, namun nampaknya ada dugaan intrik lain.
Dikutip dari salah satu media yang berhasil mewawancarai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara Ready. ” Atas kehadirannya Sekretaris KPU Lampung Utara Horizon hari ini Rabu, 2 Juli 2025 bukan panggilan tetapi undangan, dalihnya Kasi Intel, sebut Ready di pemberitaan tersebut.
“Hal yang di terangkan Kasi Intel Ready , itu pun sama di terangkan Horizon Sekretaris KPU pada saat di temui media, di halaman Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Horizon mengatakan kehadirannya hari ini di Kejari Lampung Utara guna memenuhi undangan, pihak Kejaksaan.
“Horison sebagai Sekretaris KPU Lampung Utara memainkan perannya di KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) menepis dirinya bukanlah dipanggil pihak Kejaksaan tapi dirinya silaturahmi, kalau dipanggil ada surat, tapi ini undangan,”terang dia sembari bergegas meninggalkan awak media.
Dana Hibah (DH) Lansung Pilkada 2024 di KPU Lampung Utara. Sebesar Rp 40 miliar , yang menuai sorotan tajam publik, banyak aktivis, praktisi hukum, menilai di persoalan ini, seperti perannya SANGKUNI (licik penuh intrik).
Diketahui di beberapa waktu ini pihak Kejari Lampung Utara. Telah memulai babak baru secara maraton. Menelisik skandal dugaan Korupsi Dana Hibah (DH) Lansung Pilkada Lampung Utara. Dari total DH Rp 40 miliar, ada Dana Rp 7 miliar yang masih misteri.
“Guna mengungkap misteri Dana Hibah Rp 7 miliar di KPU Lampung Utara. Kejaksaan Negeri Lampung Utara, sangat di harapkan oleh seluruh kalangan publik. Untuk tidak ada yang disembunyikan pada kasus ini.
Dibukakan secara terang benderang jangan sampai akan berubah warna merah – putih menjadi warna abu-abu .” Reputasi Jaksa Agung Republik Indonesia ( Kejagung R I) akan jadi pertaruhan,” ujar kalangan publik.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara Tengah mengintensifkan koordinasi bersama BPKP. Terkait dengan persoalan sengketa dana hibah langsung pilkada Lampura yang dikelola oleh KPU.
Pasalnya, berdasarkan hasil pertemuan pimpinan DPRD (koordinasi) dengan BPK-RI Perwakilan Lampung, Selasa, 10 Juni 2025, ranahnya masuk ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sehingga langsung menemui BPKP Provinsi Lampung, pada hari itu juga. Guna mengetahui duduk perkara, sekaligus peraturan perundang – undangan yang berlaku .” Karena tidak mendapatkan penjelasan rinci, kita hari itulah langsung mendatangi BPKP Provinsi Lampung,” kata Ketua DPRD Lampura, M Yusrizal menanggapi hasil pertemuan (audiensi) dengan BPK-RI di Bandar Lampung diruangan-nya, Kamis, 12 Juni 2025, ” (Tim/Red).
