JAKARTA (19/6/2026) – Ibu Kota hari ini bukan hanya macet oleh kendaraan, tetapi juga oleh gelombang kemarahan berserta harapan yang saling bertabrakan.
Fenomena demo tandingan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi serentak di Jakarta dan Sumatra (Jambi & Medan) telah mengubah lanskap politik nasional menjadi medan pertempuran ideologi yang tajam.
Di satu sisi, mahasiswa dan aktivis teriakkan kata “Stop Korupsi & Moratorium MBG”. Di sisi lain, ribuan ibu rumah tangga, nelayan, dan petani berteriak “Jangan Cabut Jatah Makan Anak Kami”. Polaritas ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan cermin retaknya kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran negara di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aliansi BEM se-Jabodetabek (UI, IPB, Trisakti, dll.) menilai MBG adalah “projek prestise” yang menggerogoti APBN di tengah krisis daya beli. Bagi mereka, transparansi penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah nol besar.
“Uang rakyat habis untuk proyek yang rawan mark-up, sementara harga beras dan BBM mencekik leher kami,” seru koordinator aksi di depan Gedung DPR.
Sebaliknya, massa dari Patung Kuda dan DPRD Jambi membela MBG sebagai “ojek online”-nya ekonomi mikro. Bagi mereka, dapur umum MBG adalah sumber nafkah baru.
“Masalahnya bukan programnya, tapi oknumnya! Hancurkan koruptornya, jangan hancurkan dapurnya!” teriak seorang perwakilan ibu rumah tangga dengan lantang.
Pemerintah, melalui Kemensetneg, mencoba meredam api dengan menerima perwakilan pendukung MBG, menjanjikan evaluasi teknis agar dapur lebih kompeten. Namun, bagi mahasiswa, janji administratif ini tidak cukup. Mereka menuntut perubahan struktural.
Puncak ketegangan terjadi pada Jumat sore (19/6/2026). Saat ribuan massa mengepung Kompleks Parlemen Senayan, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Mercu Buana, dan HMI dipanggil masuk ke Ruang Abdul Muis untuk audiensi tertutup dengan pimpinan DPR RI.
Di meja perundingan, mahasiswa tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa semangat “Tritura Kembali” dengan tiga tuntutan keras:
1. Pulihkan Ekonomi Rakyat: Turunkan harga sembako dan stabilkan BBM subsidi sekarang juga.
2. Berantas Inkompetensi & Korupsi: Moratorium total MBG hingga audit forensik selesai.
3. Kembalikan Supremasi Sipil: Tolak revisi UU Polri yang represif dan batalkan PSN yang tidak pro-rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, didampingi Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, menghadapi tekanan tersebut selama lebih dari satu jam. Atmosfer ruangan dikabarkan tegang, dengan mahasiswa yang tidak mudah puas dengan jawaban normatif pejabat.
Menyadari potensi eskalasi yang bisa meledak, pimpinan DPR mengambil langkah dramatis. Setelah audiensi, mereka turun langsung menemui massa di atas mobil komando di tengah lautan manusia. Dengan suara lantang, mereka melemparkan empat komitmen politik untuk meredam amarah massa:
1. Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti: DPR berjanji menekan aparat hukum untuk mencabut status tersangka dalam waktu satu minggu terkait kasus aksi Reformasi tahun lalu.
2. Bebaskan 2 Mahasiswa Mercu Buana: Jaminan pembebasan bagi dua mahasiswa yang diamankan saat hendak menuju lokasi demo.
3. Telepon Langsung Kepala BGN: Dalam sebuah gestur simbolis namun nyata, Sufmi Dasco mengaku menelepon langsung Kepala Badan Gizi Nasional di hadapan mahasiswa untuk memerintahkan evaluasi ketat dan efisiensi anggaran MBG.
4. Tekan Menteri ESDM soal BBM: Janji meneruskan desakan kelangkaan BBM subsidi langsung kepada Menteri Bahlil Lahadalia.
Sekitar pukul 20.10 WIB, massa Universitas Trisakti membubarkan diri secara damai. Kepatuhan ini bukan karena masalah selesai, melainkan karena adanya “kontrak politik” jangka pendek dengan DPR.
Namun, pertanyaan besar persoalan tetap menggantung : Akankah janji-janji di atas mobil komando itu (terpenuhi)? Atau apakah ini hanya strategi penguluran waktu ala politisi klasik?
Dengan penetapan tersangka terbaru dalam kasus korupsi MBG (termasuk pihak swasta dan pejabat BGN) yang terus bergulir, serta tekanan ekonomi yang kian menghimpit, aksi hari ini mungkin hanyalah pembuka dari babak baru pergolakan sosial di tahun 2026. Publik kini menunggu, apakah DPR dan Pemerintah benar-benar serius membersihkan rumah sendiri, atau hanya sibuk membersihkan citra.
(BrataNewsTV – Liputan Khusus)
