PHOTO : PEMAKAMAN SALAH SATU JENAZAH LATSARMIL SPPI – KRITIKAN ANGGARAN KDKMP Di RUANG PUBLIK & ILUSTRASI PEMOTONGAN DANA DESA (DD) – TH – 2026.
BrataNewsTV – Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) kembali menjadi sorotan tajam publik. Tapi bukan karena prestasinya, melainkan karena jejak darah dan uang rakyat yang lenyap tanpa jejak. Hingga akhir Juni 2026, tiga peserta program ini meninggal dunia dalam kondisi yang mencurigakan saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil), sementara di sisi lain, terungkap dugaan korupsi masif yang memangkas setengah anggaran proyek hingga Rp800 juta per lokasi.
Tiga korban tragedi beruntun catatan buruk sejarah dan realitas pahit menampar wajah pemerintah, adapun dari tiga nama – nama korban dari lokasi yang berbeda sebagai berikut ”
1. Anisa Muyassaroh (Jawa Timur): Meninggal di Balikpapan akibat heat stroke (sengatan panas ekstrem) pada 18 Juni 2026. Pertanyaannya: Mengapa pelatihan fisik ekstrem dipaksakan di tengah cuaca yang mematikan tanpa mitigasi medis yang memadai?
2. Yonanda Muhammad Taufiq (Sumatra Selatan): Menghembuskan napas terakhir di Baturaja pada 17 Juni 2026 akibat cardiac arrest. Penurunan kondisi fisik yang diabaikan hingga terlambat adalah bukti kelalaian fatal pengawasan kesehatan.
3. Novia Rahmadhani Sihotang (Jakarta Timur): Peserta KNMP ini meninggal pada 23 Juni 2026 akibat komplikasi Tuberkulosis (TB). Fakta bahwa peserta dengan riwayat penyakit serius lolos dari screening atau tidak mendapat penanganan khusus menunjukkan betapa longgarnya standar keamanan program ini.
Ketiga nyawa ini melayang bukan di medan perang membela negara, melainkan dalam latihan militeristik untuk program yang sejatinya berfokus pada pengelolaan koperasi dan administrasi. Apakah mati demi kopi dan pembukuan adalah harga yang harus dibayar?
“Di atas tumpukan jenazah, terkuak fakta yang lebih memualkan “Korupsi Sistemik”
Sumber terpercaya mengungkap bahwa dari anggaran sebesar Rp1,6 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan Gerai KDKMP (Koperasi Desa Merah Putih) atau infrastruktur pendukung, dana yang benar – benar sampai ke tangan vendor pelaksana di lapangan hanya Rp800 juta.
Pertanyaan besar menggema di ruang publik:
* Ke mana larinya Rp800 juta sisanya?
* Siapa dalang di balik pemotongan anggaran raksasa ini? Apakah PT Agrines sebagai mitra utama, atau ada “tangan – tangan hantu” lain di birokrasi?
* Mengapa dalam pekerjaan yang seharusnya transparan, akuntabilitasnya nihil total?
Ini bukan sekadar kesalahan hitung. Ini adalah perampokan uang rakyat secara terstruktur yang dilakukan di bawah payung program nasional. Dampak paling terasa justru di tingkat akar rumput. Pemerintah Desa, yang dituntut masyarakat untuk mempercepat pembangunan, justru terjepit.
Anggaran desa terkuras atau tersubstitusi oleh proyek Gerai KDKMP yang manfaatnya masih tanda tanya besar. Desa kehilangan fleksibilitas fiskal, sementara gerai-gerai tersebut berdiri megah namun kosong dari nilai ekonomi nyata, dibangun dengan uang yang sebagian besar setengah bagian telah dikorupsi di tengah jalan.
Suara rakyat semakin lantang. Program SPPI/Latsarmil untuk pengelolaan koperasi harus dihentikan total. Mengapa? Karena mengelola koperasi hanya butuh integritas administrasi, manajemen akuntansi yang benar, dan tata kelola yang bersih, bukan otot yang kebal peluru atau tubuh yang tahan disiksa panas. Latihan militeristik ekstrem adalah anomali yang tidak relevan dan berbahaya.
Publik mendesak:
1. KPK dan Kejaksaan Agung harus segera turun tangan. Jangan tunggu laporan polisi. Selidiki aliran dana Rp800 juta yang hilang itu. Itu adalah uang rakyat, bukan ampas sisa proyek.
2. Evaluasi Radikal Kemhan: Hentikan praktik screening kesehatan yang abal-abal. Tanggung jawab moral atas tiga kematian ini tidak bisa ditutupi dengan alasan “risiko latihan”.
3. Transparansi Total: Buka semua kontrak dengan PT Agrines dan vendor lainnya. Publik berhak tahu siapa yang menikmati kue korupsi di atas penderitaan peserta dan kemiskinan desa.
Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terhitung kurang – lebih satu tahun delapan bulan (1,8) sedang diuji dengan berbagai persoalan, namum di sisi, lain klaim keberhasilan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Bilamana
kasus SPPI ini dibiarkan berlalu begitu saja dan di mana uang negara yang hilang dan apakah nyawa melayang tanpa ada suatu bentuk pertanggungjawaban jelas.” Maka narasi “berhasil memberantas korupsi” ini akan runtuh dihadapan fakta nyata, bahwa Korupsi terjadi di jantung program andalan Presiden sendiri.
Rakyat menanti! Apakah hukum akan tegas menelisik kantong-kantong koruptor di balik program ini, ataukah nyawa Anisa, Yonanda, dan Novia hanya akan menjadi catatan kaki yang dilupakan?
(BrataNewsTV/Liputan Investigasi Khusus)
