DISINYALIR PROYEK “GELAP” DI SDN 026 SUNGAI AUR: PAGU ANGGARAN SENYAP.
MUARO JAMBI, BrataNewsTV – Terabaikan transparansi anggaran negara seolah – olah menjadi barang mewah di Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
Pembangunan sarana dan prasarana di SDN 026 yang menggunakan dana APBN justru dipenuhi tanda tanya besar. Bukan hanya soal spesifikasi & kualitas material yang diragukan, tetapi juga ketiadaan dari informasi publik yang jelas terpasang di papan proyek menjadi tanda tanya besar?
Berdasarkan pantauan BrataNewsTV pada Rabu (9/9/2026), papan informasi proyek yang seharusnya menjadi “jendela terbuka” akuntabilitas bagi masyarakat, ternyata ini kosong melompong dari data krusial.
“Tidak ada sebutan jumlah pagu anggaran, tidak ada nama pelaksana kegiatan atau nama (kontraktor), dan tidak ada identitas penanggung jawab teknis. Volume rehab pekerjaan pun tidak juga dijelaskan secara terperinci.
Ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Ini adalah upaya membungkam hak publik untuk mengawasi penggunaan uang rakyat.
Sorotan semakin tajam ketika tim media mengamati proses konstruksi di lapangan. Dugaan penyimpangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencuat disinyalir kuat terkait ada praktek KKN.
“Kami melihat penggunaan semen dengan merek yang sangat asing dan tidak lazim digunakan dalam proyek standar prosedur pemerintah. Kualitasnya ini patut menjadi pertanyaan” ungkap sumber masyarakat lokal yang enggan disebutkan namanya.
Lebih memprihatinkan lagi adalah kondisi keselamatan kerja. Para pekerja terlihat bekerja tanpa memakai Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm proyek, rompi reflektif, dan sepatu safety.
Padahal, kepatuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kewajiban mutlak di setiap proyek konstruksi apalagi yang dibiayai negara.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai ketiadaan detail anggaran di papan proyek , Slamet kepala tukang di lokasi tersebut, memberikan jawaban yang terkesan lepas tangan.
“Saya cuma pasang pak, tidak tahu hal itu (urusan anggaran),” jawab Slamet singkat, seolah-olah dirinya hanya robot pemasang papan informasi, tanpa memahami esensi transparansi proyek.
Jawaban ini menunjukkan betapa dangkal pemahaman para pelaksana di lapangan terhadap pentingnya akuntabilitas publik. Jika kepala tukang saja “tidak tahu”, lalu siapa yang bertanggung jawab
Hingga berita ini diturunkan, berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek, mulai penyedia jasa (kontraktor), konsultan pengawas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di dinas terkait belum dapat dimintai konfirmasi.” Keheningan mereka semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang ingin disembunyikan dari publik.
Pertanyaan besar menggantung:
1. Berapa total pagu anggaran APBN yang digelontorkan untuk proyek ini?
2. Siapa kontraktor yang memenangkan tender?
3. Mengapa material semen bermerek “aneh” bisa lolos inspeksi?
4. Mengapa pengawasan K3 diabaikan sehingga membahayakan nyawa pekerja?
Desakan Publik: Buka Data, Usut Tuntas!
BrataNewsTV mendesak instansi terkait di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah, untuk segera:
1. MEMPERLENGKAP PAPAN INFORMASI dengan data lengkap: Pagu Anggaran, Nama Kontraktor, Nilai Kontrak, dan Jadwal Pekerjaan sesuai Permendikbudristek.
2. AUDIT MATERIAL untuk memastikan spesifikasi sesuai RAB dan tidak ada mark-up atau penggantian barang inferior.
3. TEGAKKAN SANKSI bagi pihak yang lalai menerapkan standar K3.
Uang APBN adalah uang rakyat. Jangan biarkan proyek pendidikan menjadi ladang korupsi yang dibangun di atas penderitaan pekerja dan ketidakjelasan informasi. Buka datanya sekarang!
(Sumardi – BrataNewsTV | Editor: Redaksi)
