PHOTO : ILUSTRASI KETEGANGAN DI LOKASI KONFLIK.
LAMPUNG UTARA, BrataNewsTV.com — Polemik sengketa lahan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, kembali menyulut perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada PT Great Giant Foods (PT GGF), menyusul beredarnya video protes warga yang mempertanyakan klaim batas lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Persoalan ini bukan sekadar sengketa batas tanah biasa. Di balik polemik tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sampai di mana kewenangan HGU perusahaan, bagaimana keabsahan batas-batasnya, dan apakah hak masyarakat telah benar-benar terlindungi?
Video yang beredar di media sosial pada 15 November 2026 memperlihatkan adanya protes dari warga dan unsur masyarakat Desa Gunung Sari terhadap lahan yang mereka persoalkan karena diduga masuk dalam wilayah HGU perusahaan.
Situasi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jangan sampai sertifikat atau izin HGU justru dipersepsikan masyarakat sebagai tameng untuk menguasai tanah yang masih memiliki persoalan hak, riwayat kepemilikan, maupun batas penguasaan.
Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang diberikan negara berdasarkan ketentuan hukum. Namun, keberadaan HGU bukan berarti perusahaan memiliki kewenangan tanpa batas untuk mengabaikan hak masyarakat.
Setiap klaim penguasaan lahan harus dapat dibuktikan melalui dokumen pertanahan yang sah, peta bidang, riwayat perolehan tanah, serta proses penetapan batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika terdapat tanah masyarakat yang diklaim masuk dalam kawasan HGU, maka pemerintah wajib membuka persoalan tersebut secara transparan. Jangan biarkan rakyat berhadapan sendirian dengan kekuatan modal dan administrasi korporasi.
Sengketa Gunung Sari ini semakin menyita perhatian karena muncul di tengah persoalan konflik agraria lain di Lampung.
Laporan RRI Bandar Lampung pada November 2026 menyebutkan adanya sekitar 45 kasus sengketa lahan yang menjadi perhatian di Provinsi Lampung.
Bahkan, sebelumnya mencuat pula persoalan lahan sekitar 150 hektare di wilayah Lampung yang melibatkan ahli waris warga dan kelompok usaha terkait PT GGP, termasuk persoalan riwayat kepemilikan tanah, SKT, serta batas peta HGU.
Rangkaian persoalan tersebut memperkuat desakan agar pemerintah tidak hanya hadir ketika konflik sudah meledak, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah berskala besar.
Publik berhak mempertanyakan: apakah seluruh batas HGU telah sesuai dengan dokumen hukum? Apakah riwayat pelepasan dan perolehan tanah sudah tuntas? Apakah hak masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan telah diperiksa secara objektif?
BrataNewsTV.com menilai persoalan ini membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian ATR/BPN diminta segera melakukan pemeriksaan lapangan, membuka peta bidang HGU, memverifikasi batas koordinat, serta menelusuri riwayat penerbitan hak atas tanah yang dipersoalkan.
Kapolri juga diminta memastikan tidak ada intimidasi, kriminalisasi, ataupun tindakan melawan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak tebang pilih.
Sementara itu, Jaksa Agung diminta memberi perhatian terhadap kemungkinan adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan penguasaan aset tanah negara, administrasi pertanahan, maupun kerugian negara apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Negara tidak boleh membiarkan konflik agraria berlarut-larut tanpa kepastian. Perusahaan memiliki hak menjalankan usaha berdasarkan izin yang sah, tetapi masyarakat juga memiliki hak yang wajib dihormati dan dilindungi.
BrataNewsTV.com menegaskan, persoalan ini harus diuji melalui pembuktian dokumen, pemeriksaan batas HGU, keterangan para pihak, serta investigasi independen.
Manajemen PT GGF perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan menunjukkan dasar hukum penguasaan lahan yang dipersoalkan. Pemerintah daerah, BPN, dan pihak terkait juga perlu menjelaskan hasil verifikasi secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, jika benar terdapat hak masyarakat yang terabaikan, negara wajib menghadirkan keadilan. Namun, jika klaim warga tidak sesuai dengan bukti hukum, hal itu pun harus dijelaskan secara transparan.
Tanah bukan sekadar komoditas bisnis. Tanah adalah sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai hukum hanya terlihat kuat di hadapan rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan korporasi besar!
BrataNewsTV.com — Tajam Mengungkap, Berimbang Menyuarakan Keadilan.














