BERITA  

POLEMIK PENANGKAPAN CAKRA ADI NEGARA! DITRESSIBER POLDA METRO JAYA DISOROT, DUGAAN TINDAKAN REPRESIF DAN ABUSE OF POWER DIPERTANYAKAN

Reporter dari Brata News TV
banner 120x600

PHOTO : ILUSTRASI PERISTIWA

JAKARTA, BrataNewsTV.com – Tindakan jemput paksa pegiat media sosial Cakra Adi Negara (CAN) oleh aparat Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya, pada Jumat dini hari, 20 November 2026, menuai sorotan tajam.

Sorotan bukan hanya semata-mata terkait substansi laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial (elektronik), melainkan juga menyangkut prosedur dalam status penegakan hukum dan proporsionalitas tindakan aparat, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Publik kini mempertanyakan: apakah penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik harus dilakukan dengan tindakan penjemputan dini hari yang terkesan represif?

Apakah seluruh tahapan prosedur hukum telah dijalankan secara profesional, transparan, dan menghormati hak seseorang yang masih berstatus terlapor?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin krusial setelah beredar video yang memperlihatkan Cakra memprotes tindakan aparat saat mendatangi kediamannya sekitar pukul 02.20 WIB.

Dalam keterangannya melalui video yang beredar, Cakra mengaku aparat masuk ke kediamannya tanpa didahului surat undangan klarifikasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa ibu dan istrinya yang sedang menggendong bayi turut terdorong dalam insiden tersebut. Cakra bahkan mengaku sempat mengalami kesulitan mengakses pendampingan penasihat hukum.

Jika pengakuan tersebut benar, maka persoalannya tidak boleh dipandang sebelah mata. Penegakan hukum bukan hanya soal kewenangan menangkap, memeriksa, dan menyita barang bukti, tetapi juga tentang bagaimana kewenangan itu dijalankan tanpa mengabaikan hak asasi dan martabat manusia.

Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, proses hukum semestinya berjalan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyelidik dan penyidik harus mengumpulkan informasi serta alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, dan menguji apakah benar terdapat unsur tindak pidana sebagaimana dilaporkan.

Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
Sementara itu, penahanan merupakan tindakan hukum tersendiri yang memiliki persyaratan dan alasan objektif maupun subjektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:  KETUM PWDPI DESAK POLDA METRO JAYA BONGKAR MAFIA TKI PJTKI AGUS, JANGAN BIARKAN INDAH FAJARWATI JADI KORBAN BERULANG!

Artinya, laporan polisi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Terlebih lagi, seseorang tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah terbukti bersalah sebelum ada proses hukum yang sah.

Publik pun berhak mempertanyakan apakah tindakan penjemputan dini hari tersebut benar-benar diperlukan, proporsional, dan memiliki dasar hukum yang memadai.

Apabila terdapat penyimpangan prosedur, penggunaan kewenangan secara berlebihan, atau tindakan yang tidak menghormati hak warga negara, maka hal tersebut patut dievaluasi secara serius oleh institusi pengawas internal maupun eksternal kepolisian.

Dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power tidak boleh dibiarkan menjadi sekadar isu yang berlalu tanpa pemeriksaan objektif.

Fakta berikutnya yang menjadi perhatian adalah Cakra Adi Negara akhirnya dipulangkan pada Sabtu dini hari, 21 November 2026, sekitar pukul 02.10 WIB, setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 24 jam.

Ia tidak dilakukan penahanan, tetapi dikenakan kewajiban lapor secara berkala. Polisi menyatakan proses hukum tetap berjalan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi dan proporsionalitas tindakan pengamanan yang dilakukan sejak dini hari sebelumnya.

Mengapa tindakan penjemputan dilakukan dengan cara demikian?

Apakah pemanggilan atau mekanisme pemeriksaan lainnya tidak dapat ditempuh?

Apa pertimbangan penyidik sehingga tindakan tersebut dianggap perlu?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan berarti menghalangi proses hukum. Justru sebaliknya, kritik terhadap prosedur merupakan bagian dari kontrol publik agar kewenangan aparat tidak berjalan tanpa pengawasan.

Berdasarkan informasi yang beredar, perkara ini bermula dari laporan polisi yang dibuat aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Dani Eko Wiyono, pada 3 November 2026.

BACA JUGA:  Enam Orang Di Comot KPK Dalam Operasi Senyap OTT Di Mandailing Natal

Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan Facebook Cakra Adi Negara pada 21 Oktober 2026 yang memuat tudingan bahwa Dani diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah untuk AMPB, tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak yang berhak.

Dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik itulah yang kemudian menjadi dasar penanganan perkara oleh Ditressiber Polda Metro Jaya.

Polisi disebut menyita dua unit telepon genggam sebagai barang bukti dan menerapkan ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik serta fitnah dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Namun, substansi laporan dan dugaan tindakan aparat merupakan dua persoalan berbeda yang harus diperiksa secara objektif.

Apabila terdapat dugaan pencemaran nama baik, tentu harus diproses sesuai hukum.

Akan tetapi, proses tersebut juga tidak boleh menjadi pembenaran bagi tindakan aparat yang berpotensi melanggar prosedur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membantah narasi yang mengaitkan penangkapan Cakra dengan kritiknya terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak lanjut laporan pribadi Dani Eko Wiyono, bukan persoalan politik.

Klarifikasi tersebut patut dicatat. Namun, penjelasan mengenai motif penanganan perkara belum serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan penjemputan, akses pendampingan hukum, serta perlindungan keluarga yang berada di lokasi.

Karena itu, Polda Metro Jaya perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar tindakan, prosedur yang ditempuh, serta pertimbangan penyidik dalam melakukan penjemputan pada dini hari.

Kasus Cakra Adi Negara kini menjadi ujian bagi profesionalitas penegakan hukum, khususnya dalam menangani perkara yang bersumber dari aktivitas masyarakat di ruang digital.

BACA JUGA:  SKANDAL UNIVERSITAS BAlANGAN SAPTA MANDIRI DANA PROGRAM 1000 SARJANA RP 27 MILIAR PER SEMESTER : DOSEN 5 BULAN TAK DIGAJI, 

Kritik terhadap seseorang tidak boleh otomatis dianggap sebagai tindak pidana. Sebaliknya, kebebasan berekspresi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.

Keduanya harus ditempatkan secara adil di hadapan hukum. Polisi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, kewenangan tersebut bukan cek kosong untuk bertindak sewenang-wenang.

Hukum harus tegas, tetapi tidak boleh represif. Polisi harus berwibawa, bukan menimbulkan ketakutan. Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan, bukan justru melahirkan pertanyaan baru tentang keadilan itu sendiri.

Kini masyarakat menunggu jawaban: apakah prosedur penanganan perkara Cakra Adi Negara telah sepenuhnya sesuai ketentuan hukum, atau justru terdapat aspek tindakan aparat yang perlu dievaluasi?

Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkannya.

Cakra juga meminta Kapolri Suyudi agar dapat monitoring secara profesional dan proporsional terkait dugaan perbuatan yang ia nilai cacat prosedur.

BrataNewsTV.com – Tajam Mengungkap, Berimbang Menyuarakan.

banner 325x300