Breaking News

Konflik Agraria Eks PT Daya Itoh : TPM Menggelar Rapat Koordinasi : 290 Ahli Waris Mendesak Pemda Lampung Utara Bertanggung Jawab Perangkat Desa Papan Asri Rangkap Jabatan Jadi KSM Asri Makmur Dilaporkan Di Kejati Lampung Disinyalir Merugikan Uang Negara 2,98-M-Tiga Oknum Sekretariat DPRD Lampung Utara Jadi Tersangka KDKMP : Harapan Ekonomi Baru-Kadis Koperasi Mikael Seragih : Harap Dukungan Dari Semua Pihak Kejati Lampung : Plh Sekda Lampung Utara – Ahmad Alamsyah Jadi Tersangka

BrataNewsTV --- Tim Peduli Masyarakat (TPM) Blambangan dan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara melaksanakan rapat dan koordinasi bersama masyarakat sebagai pemegang ahli waris selaku pemilik awal tanah eks PT Daya Itoh dan menyampaikan laporan kerja selama 5 tahun dalam kepengurusan tanah eks PT Daya Itoh, pada Rabu, 14/1/2026.

Rapat koordinasi TPM dihadiri lansung oleh 290 ahli waris pemilik awal “eks PT Daya Itoh” Ketua TPM Oktab Wirawan, Sekretaris Jika Sumantri Bendahara Mat Amin seluruh pengurus TPM, Camat Blambangan Pagar Andriyani Salim, Kades Blambangan Adi Kurniawan, dan Kades Pagar Adi Sopyan.

Dalam sambutan Kepala Desa Blambangan Adi Kurniawan memberikan dukungan dan menyerahkan sepenuhnya bersama TPM di dalam kepengurusan dan penyelesaian eks PT Daya Itoh ini,” kata Kades.

Senada di sampaikan, Camat Blambangan Pagar Andriyani Salim, soal permasalahan eks PT Daya ini, kami selaku pemerintah di Kecamatan Blambangan Pagar, juga tentu mendukung dan menyerahkan sepenuhnya dengan TPM untuk mencapai tujuan dalam penyelesaian eks PT Daya Itoh.

“Namun Camat, berharap pada masyarakat dan TPM apapun langkah-langkah strategis kedepan, untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta tak menimbulkan masalah baru bagi kita semua,” ujarnya.

Demikian Kepala Desa Pagar Adi Sopyan di kesempatan tersebut , ia juga mendukung langkah – langkah TMP kedepan terutama, dalam percepatan penyelesaian konflik eks PT Daya Itoh,” tuturnya senada.

Dalam laporan kerja TPM disampaikan oleh Ketua TPM Oktab Wirawan dan di dampingi Sekretaris Jika Sumantri, menyampaikan dalam perjalanan panjang selama 5 tahun memperjuangkan hak masyarakat atas eks PT Daya Itoh, dan hingga sampai pada saat ini masih akan terus berjuang tidak pernah merasa lelah.

“Oleh karena itu, pada rapat koordinasi kali ini, kami tetap bersemangat dan memohon doa serta dukungan masyarakat, agar hak – hak atas tanah eks PT Daya Itoh ini , dapat di kembalikan kepada masyarakat, setidak – tidaknya , kewajiban-kewajiban perusahaan perkebunan kepada masyarakat yang mana selama ini, tidak dilaksanakan perusahaan perkebunan kepada kita masyarakat.

Maka dari itu kita akan menuntut kewajiban pihak perusahaan perkebunan agar segera dapat mengeluarkan hak Plasma 20%,”kata Oktab Wirawan, di amini oleh peserta rapat di Kesempatan tersebut.

Begitu juga harapan 290 Kepala Keluarga selaku ahli waris menyerahkan sepenuhnya kepada TPM agar kembali mengambil atas hak-hak masyarakat eks PT Daya Itoh yang sebelumnya tanah tesebut hanya di pinjam pakai Pemerintah Daerah Lampung Utara. Melalui Kepala Dewan Negeri Abung untuk kepentingan proyek pangan yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tapi kenyataannya hak atas tanah kami ini, berdasarkan fakta, semakin tidak jelas dan nyaris saja hilang bila tak kami urus, maka dari itu terkait permasalahan ini sekali lagi, kami serahkan sepenuhnya bersama TPM, untuk mengurus dan menyelesaikan konflik agraria eks PT Daya Itoh.

“Pada intinya tanah kami harus harus untuk dikembalikan ungkap beberapa masyarakat yang di wawancarai media ini.

Kesimpulan rapat koordinasi TPM bersama 290 Kepala Keluarga ( KK ) sebagai pemilik awal tanah eks PT Daya Itoh, dalam waktu dekat ini masyarakat di bawah pengurusan TPM akan mengadakan aksi damai untuk”

Meminta pertanggungjawabannya,Pemkab Lampung Utara untuk mengambil hak Aset Inventarisasi tanah ulayat masyarakat yang di kembalikan oleh Negara, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sudah diserahkan kepada Pemkab Lampung Utara pada tahun 2001, yang di terima eks Bupati Lampung Utara Hairi Fasyah.

Selanjutnya meminta pertanggungjawaban Pemkab Lampung Utara untuk menghitung hak-hak kewajiban Plasma 20% yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
terhitung dari tahun 2005. (Hms TPM)

Ahli Waris Meminta Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Lampung Utara : Konflik Eks PT Daya Itoh

NGAMUK KEPALA SEKOLAH - MENU MBG TIDAK LAYAK DI KONSUMSI

BrataNewsTV || Pelaksana harian (Plh) sekretaris daerah (Sekda) Lampung Utara, yang juga masih menjabat sebagai asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Utara dan juga sebagai mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

"Atas perkara dugaan penyelewengan dana Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Ahmad Alamsyah, dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung secara intensif Senin 12/1/2026.

"Pada akhirnya keluar dari ruangan gedung Kejati Lampung, sudah mengenakan baju rompi tahanan Kejaksaan.

Sayangnya, hingga berita di terbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kejati Lampung. Nilai jumlah perhitungan kerugian negara, dan penetapan tersangka Alamsyah pada perkara tersebut.

(BrataNewsTV Melaporkan)

Kejati Lampung Giring Plh Sekretaris Daerah Lampung Utara Masuk Mobil Tahanan

BrataNewsTV || Puluhan tokoh masyarakat Desa / Kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nyunyai Kab Lampung Tengah.

"Menggeruduk Kantor Desa Bandar Sakti
guna mempertanyakan aset Desa , yang di duga di sewakan bertindak atas nama diri sendiri atau pribadi oleh sang Kepala Desa Bandar Sakti Darmo, bersama perusahaan PT Gunung Madu Plantations GMP, pada Senin, 12/1/2026.

Dugaan kuat penyalahgunaan menyewakan aset desa atau kampung berupa lahan luas 7,3 hektar bertindak diri sendiri atau pribadi termuat di surat pernyataan dan perjanjian Kepala Desa Bandar Sakti bernama Darmo dengan PT Gunung Madu Plantations GMP.

Pada kesempatan tersebut Darma berkilah bersama warga, dirinya hanya meneruskan, namun anehnya, sang Kepala Desa sendiri tidak mengetahui lahan seluas 7,3 hektar di mana lokasi lahan itu berada.

Lebih anehnya, di dalam surat pernyataan Kepala Desa Bandar Sakti Darmo bertindak atas nama diri sendiri termasuk anak atau keluarga pun tidak boleh mengklaim atau melakukan gugatan baik itu secara hukum perdata maupun pidana kepada PT Gunung Madu Plantations (GMP) atas penyerahan dan penyimpanan dokumen lahan miliknya.

"Hingga berakhir perjanjian kerjasama yang termasuk bila dilakukannya pengembalian asli dokumen lahan harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT Gunung Madu Plantations. BrataNewstv Lampung Tengah Riyanto melaporkan.

ASET DESA DISEWAKAN : ATAS NAMA DIRI SENDIRI OLEH KEPALA DESA / KAMPUNG BANDAR SAKTI

BrataNewsTV - Amat di sayangkan progam Presiden Prabowo Subianto yang sejatinya ingin meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia, di dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)." Namun sayangnya acap kali berbanding terbalik program ini di duga tidak di jalankan oleh pihak SPPG dan mitra secara proporsional bahkan disinyalir ingin meracuni anak-anak Indonesia.

Seperti pada kejadian mengejutkan di SDN 3 Sindang Sari, Kabupaten Lampung Utara hari ini Senin,( 12/1/2026).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) berlokasi di Jl
Hasan Kepala Ratu, Kelurahan Sidang Sari Kecamatan Kotabumi Kota Kab. Lampung Utara.

"Membagikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 3 Sindang Sari di duga sudah tidak layak untuk di konsumsi, di dalam menu MBG tersebut terdapat satu iris tipis tempe sudah terasa pahit dan buah anggur yang sudah busuk, begitu juga sayur buncis sudah menimbulkan aroma tidak sedap, satu butir telur ceplok, dan nasi satu genggam.

Peristiwa menu MBG berisikan tempe yang sudah pahit dan buah anggur busuk viral di sosial media komplainnya Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Sari, Ida Yulia Mega, dirinya mengecam keras pihak SPPG membagikan MBG yang sudah tak layak untuk konsumsi, ia juga mengancam pihak SPPG Sindang Sari akan dilaporkannya kepada Presiden.

Saat di konfirmasi kebenaran video amatir yang viral tersebut Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Sari Ida Yulia Mega membenarkan atas peristiwa anak didiknya sempat mual - mual usai menyantap MBG, peristiwa yang seperti ini bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah berkali-kali terjadi, sudah kami tegur, namun pihak SPPG Sindang Sari ini seperti menantang," kata Ida.

Harapan Ida Yulia Mega, pada peristiwa ini jangan sampai terulang lagi, dan kami juga meminta pihak SPPG Sindang Sari ini untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh," ketus Ida.

Sementara pihak SPPG YPPSDP pada saat di konfirmasi media, menanggapi atas viral video komplain Kepala Sekolah SDN 3 pada menu MBG tersebut," Abib Saputra Kepala SPPG YPPSDP, di kesempatan tersebut tak menepis , memang benar makanan ini juga sudah kami cicipi, tempenya sudah terasa pahit, kami berjanji siap bertanggungjawab dan akan melakukan evaluasi menyeluruh," tutur Abib secara singkat pada kesempatan tersebut,- (BrataNewsTV-Red)

TEMPE RASA PAHIT : MENU MBG - KEPALA SEKOLAH NGAMUK SUDAH TAK LAYAK DI KONSUMSI

Operasi Senyap KPK Mengamankan Beberapa Oknum Pegawai Pajak Jakarta Utara & Pihak Swasta, 11/1/2026

ANAK BUAH PURBAYA TERJARING OTT KPK

BrataNewsTV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama 2020-2024 YCO alias ( Yaqut Cholil Qoumas) sebagai tersangkadugaan kasus korupsi penentuan kuota penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka menambah sederetan menteri agama yang terlibat dalam kasus korupsi.

Deretan kasus korupsi yang menjerat para petinggi Kementerian Agama ini mendapat sorotan, karena semua kasus ini berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Para pelaku korupsi melakukan praktik lancung dengan mengakali kuota dan pembiayaan ibadah haji untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan catatan buruk birokrasi pemerintah yang seharusnya membantu para jemaah untuk mampu menunaikan ibadah haji. Namun justru para oknum itu melakukan korupsi yang berdampak bagi jemaah.

Mulai dari menggunakan dana haji secara tak sesuai, hingga mengambil jatah ibadah haji masyarakat untuk kepentingan bisnis dan pribadi.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan, selain dari Yaqut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu stafsus mantan Menteri Agama tersebut. KPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi, menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yaqut tersebut ditetapkan KPK pada kamis kemarin, 8 Januari 2026.

Dari Gedung Merah Putih : BrataNewsTV Melaporkan.

EKS MENTERI AGAMA RESMI JADI TSK KASUS KORUPSI DANA JAMAAH HAJI

BrataNewsTV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama 2020-2024 YCQ alias ( Yaqut Cholil Qoumas) sebagai tersangkadugaan kasus korupsi penentuan kuota penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka menambah sederetan menteri agama yang terlibat dalam kasus korupsi.

Deretan kasus korupsi yang menjerat para petinggi Kementerian Agama ini mendapat sorotan, karena semua kasus ini berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Para pelaku korupsi melakukan praktik lancung dengan mengakali kuota dan pembiayaan ibadah haji untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan catatan buruk birokrasi pemerintah yang seharusnya membantu para jemaah untuk mampu menunaikan ibadah haji. Namun justru para oknum itu melakukan korupsi yang berdampak bagi jemaah.

Mulai dari menggunakan dana haji secara tak sesuai, hingga mengambil jatah ibadah haji masyarakat untuk kepentingan bisnis dan pribadi.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan, selain dari Yaqut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu stafsus mantan Menteri Agama tersebut. KPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi, menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yaqut tersebut ditetapkan KPK pada kamis kemarin, 8 Januari 2026.

Dari Gedung Merah Putih : BrataNewsTV Melaporkan.

EKS - MENTERI AGAMA "YCQ" : DITETAPKAN JADI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI

BrataNewsTV - Menyeramkan fenomena terjangan angin puting beliung menerjang kawasan Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo pada Kamis 8 Januari 2026 siang sekitar pukul 14.15 WIB.

Meski berlangsung singkat, cuaca ekstrim ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan kendaraan di sekitar bandara akibat tertimpa pepohonan yang tumbang

Berdasarkan informasi data dari BMKG Juanda, kecepatan angin tercatat tersebut mencapai 85 km per jam. Dampak yang paling terparah terlihat di area parkir Terminal 1, di mana sedikitnya 10 sepeda motor dan beberapa mobil mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang dan material atap yang berterbangan.

Selain itu, 1 unit tangga pesawat di area apron juga dilaporkan roboh. Namun pihak angkasa pura 1 mengonfirmasi bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski operasional penerbangan sempat mengalami gangguan singkat, di mana ada 3 jadwal pendaratan dialihkan ke Semarang dengan alasan demi menjaga keamanan. Saat ini pihak petugas gabungan dari BPBD Jatim bersama tim bandara telah berhasil membersihkan lokasi penerbangan

Operasional bandara kini sudah kembali berjalan normal, namun jalan penumpang diimbau untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrim masih menyelimuti dan menyambangi wilayah Jawa Timur.

Jawa Timur BrataNewsTV : Melaporkan.

PUTING BELIUNG MENERJANG KAWASAN BANDARA JUANDA SIDOARJO

Beranda BERITA Disinyalir Merugikan Uang Negara 2,98-M-Tiga Oknum Sekretariat DPRD Lampung Utara Jadi Tersangka

BERITA, HUKUM KRIMINAL

Disinyalir Merugikan Uang Negara 2,98-M-Tiga Oknum Sekretariat DPRD Lampung Utara Jadi Tersangka

Reporter Brata News TV

Januari 13, 2026

BrataNewsTV-Kejati Lampung menetapkan tiga tersangka dalam dugaan korupsi dana Sekretariat DPRD atau Sekwan Lampung Utara tahun anggaran 2022, pada Senin malam, 12/1/2026.

Dari ketiga tersangka tersebut antaranya Plh Sekda Lampung Utara dan juga mantan Sekretaris DPRD ( Sekwan ) Lampung Utara Ahmad Alamsyah, Bendahara Pengeluaran Isman Efrilian, Faruk Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan di Sekretariat DPRD.

BACA JUGA: Tanah Masyarakat Adat Di Lampung Ada : Pernyataan Kaban Kesbangpol Mesuji Hoax

Aspidsus Kejati Armen Wijaya mengatakan, sebelum penetapan tiga tersangka itu, baru hanya Alamsyah yang memenuhi panggilan pemeriksaan sementara kedua orang yang ikut juga terpanggil mangkir dari panggilan alias tidak hadir ,” ungkap Armen, Selasa,
13/1/2026

Armen menjelaskan dalam dugaan perkara tersebut merupakan penyelewengan dana di Sekretariat DPRD Lampung Utara berupa kegiatan-kegiatan yang diduga fiktif. Akibat perbuatan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,98 Miliar lebih,” tegas Armen, (Red/BrataNewsTV).

banner 325x300