KOTABUMI – BrataNewsTV – Pura-pura lupa tampaknya telah menjadi penyakit kronis bagi sebagian elit politik di Kabupaten Lampung Utara. Namun, pada Senin (29/6/2026), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi memutuskan untuk tidak lagi diam menyaksikan kemunafikan tersebut. Dengan lantang dan tegas, ratusan massa mahasiswa turun ke jalan, menyerbu Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Utara untuk menagih janji-janji manis yang sempat disebar saat masa kampanye, yang kini seolah berubah menjadi debu tak bertuan.
Aksi ini bukan sekadar ritual demonstrasi biasa. Ini merupakan tamparan keras bagi aparatur daerah yang diduga menderita “amnesia selektif” terhadap penderitaan rakyat dan janji-janji politiknya sendiri.
Di depan pagar besi Kantor Bupati, empat koordinator lapangan IMM Kotabumi membacakan daftar tuntutan yang terdiri dari 5 isu nasional (General Demands) dan 9 isu daerah (Urgent Demands). Mereka mendesak serta menggugat kinerja birokrasi yang lamban dan transparansi anggaran yang masih dipertanyakan, terutama terkait kegagalan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang sebelumnya sering diobral sebagai komoditas elektoral.
“Kami tidak datang untuk bersalaman basa-basi. Kami datang untuk mengingatkan bahwa kursi yang kalian duduki itu disewa oleh suara rakyat, bukan warisan nenek moyang!” seru para koordinator di tengah teriakan yel-yel massa yang membakar semangat.
Empat koordinator aksi tersebut, yakni Ilman, Naufal, Hirfan, dan Qiray, menyampaikan poin-poin tuntutan sebagai berikut:
Tuntutan Nasional (General Demands):
1. Segera perbaiki nilai tukar Rupiah.
2. Turunkan harga bahan pokok dan jamin ketersediaan BBM subsidi secara merata.
3. Hentikan militerisme di ranah sipil; kembalikan supremasi sipil.
4. Cabut UU Polri.
5. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
Tuntutan Daerah (Urgent Demands):
1. Mendesak Pemda menurunkan dan menstabilkan harga bahan pokok.
2. Memberantas pejabat yang inkompoten.
3. Melakukan evaluasi total terhadap kebijakan Pemda yang bermasalah.
4. Mempercepat pengentasan kemiskinan eksistensial.
5. Mempercepat solusi penurunan angka anak putus sekolah.
6. Mempercepat perbaikan infrastruktur daerah.
7. Aktif dalam pelaksanaan program strategis nasional di tingkat daerah.
8. Segera melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi digital.
9. Menolak pinjaman Pemda Lampung sebesar Rp150 Miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan alasan hutang peninggalan pemimpin sebelumnya belum terselesaikan.
Pemda Lampung Utara kini dihadapkan pada pilihan sulit: merespons dengan tindakan konkret atau terus menutup mata sambil berharap angin perubahan berlalu begitu saja. Pesan dari IMM Kotabumi hari ini jelas: kesabaran mahasiswa dan rakyat memiliki batas. Janji kampanye bukanlah cek kosong yang bisa dicairkan kapan saja, melainkan utang moral dan politik yang harus segera dilunasi.
Jika Pemda masih berniat bermain “kucing-kucingan” dengan aspirasi rakyat, maka jangan salahkan jika gelombang protes berikutnya akan jauh lebih besar dan sulit dibendung. Hari ini, IMM Kotabumi telah menggoreskan tanda tanya besar di wajah pemerintahan Lampung Utara. Apakah mereka berani menjawabnya?
Dialog Berujung Penandatanganan Fakta Integritas
Aksi panas yang dilayangkan oleh IMM Kotabumi tadi pagi akhirnya mereda, namun bukan karena tuntutan mereka serta-merta dikabulkan. Massa demonstran membubarkan diri usai disambut oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, beserta jajaran pejabat setempat dalam sebuah dialog terbuka yang berujung pada penandatanganan “Fakta Integritas”.
Dokumen tersebut kini menjadi taruhan: apakah ini akan menjadi lembaran sejarah pemenuhan janji, atau sekadar kertas sampah baru di laci birokrasi?
Wakil Bupati Romli tampil tenang di tengah gempuran kritik mahasiswa. Dengan nada diplomatis, ia menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah sangat menghargai setiap saran dan pendapat yang disampaikan. “Kami mendengarkan. Semua ini demi kebaikan Lampung Utara,” ungkap Romli singkat, mencoba meredam tensi yang sempat memanas.
Namun, bagi banyak pengamat dan aktivis, kalimat-kalimat manis seperti itu sudah terlalu sering terdengar. Penandatanganan Fakta Integritas secara bersama antara perwakilan mahasiswa dan pihak Pemda dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah taktis untuk membubarkan massa tanpa komitmen waktu yang jelas.
Pertanyaannya kini bergeser: Integritas siapa? Apakah integritas pejabat untuk menepati janji, atau integritas mahasiswa untuk percaya kembali?
IMM Kotabumi menyatakan bahwa pembubaran diri ini bukan berarti kemenangan, melainkan jeda strategis. Para koordinator memegang erat salinan Fakta Integritas tersebut sebagai alat kontrol sosial.
“Kami tidak tertipu oleh basa-basi. Tanda tangan ini adalah bukti hitam di atas putih. Jika dalam tenggat waktu yang disepakati tidak ada realisasi konkret dari 9 tuntutan daerah kami, maka Fakta Integritas ini akan menjadi dalil utama kami untuk menggugat kinerja Bapak Wakil Bupati dan jajarannya di pengadilan publik,” tegas para koordinator sebelum membubarkan diri.
Langkah Romli menyambut langsung demonstran memang patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan. Namun, di Lampung Utara, rakyat tidak lagi lapar akan pidato; mereka lapar akan hasil.
Fakta Integritas yang ditandatangani hari ini akan menjadi ujian nyata bagi kredibilitas kepemimpinan Romli. Apakah ia benar-benar berniat mengubah keluhan menjadi kebijakan, atau hanya ingin agar jalanan kembali sepi dari teriakan kebenaran?
Waktu akan menjawab. Dan IMM Kotabumi bersiap mengawasi setiap detik dari jam, serta setiap detak jantung pejabat Lampung Utara, demi perubahan yang lebih baik, – (BrataNewsTV/Liputan Khusus).
