KWI PERJUANGAN : GEBUK RETORIKA PRABOWO: SEBUTAN “LONDO IRENG” UNTUK PERS & LSM ADALAH PENGHINAAN TERHADAP PILAR DEMOKRASI!

banner 120x600

JAKARTA, BrataNewsTV – Gelombang protes mulai bergulir kini datang dari. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (DPP KWI Perjuangan), Deferi Zan, yang secara terbuka menyayangkan dan mengkritik keras penggunaan istilah “Londo Ireng” yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto kepada wartawan, jurnalis, dan LSM dalam pidato Harlah PKB kemarin.

Deferi menilai ucapan kepala negara tersebut tidak hanya “tidak elok”, tetapi merupakan bentuk delegitimasi sistematis terhadap mitra kritis pemerintah. “Sebutan ‘Londo Ireng’ untuk wartawan dan LSM itu sangat tidak pantas. Padahal, pers dan LSM adalah pilar demokrasi yang harus dirangkul, bukan dicap sebagai pengkhianat atau antek asing,” tegas Deferi Zan kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

BACA JUGA:  Di Duga Sindikat Pengedar Uang Palsu Ditangkap Oleh Pegawai SPBU

Kritik tajam ditujukan pada etika kepemimpinan. Deferi menekankan bahwa seorang presiden seharusnya menjadi panutan dalam bertutur kata, bukan justru menggunakan diksi yang memecah belah dan merendahkan profesi mulia. “Bahasa presiden adalah cermin kematangan bernegara. Kami khawatir stigma negatif ini akan merusak hubungan sinergis antara pemerintah dengan insan pers serta masyarakat sipil,” tambahnya.

Alih-alih merespons kritik dengan data dan penjelasan, Prabowo memilih menyerang kredibilitas pihak yang mengawasi kinerja pemerintah. Sikap defensif ini dinilai berbahaya bagi iklim kebebasan berekspresi. Deferi mengajak seluruh wartawan dan LSM untuk tetap profesional dan tidak terpancing provokasi, namun tetap tegas menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut.

BACA JUGA:  Diduga Jadi Provokator Penganiayaan Wartawan Saat Liputan Sidang di PN Bangko, Kades Ranah Alai Dipolisikan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Istana Kepresidenan terkait pernyataan kontroversial tersebut. Keheningan istana di tengah gempuran kritik publik kian memicu pertanyaan: Apakah pemerintah merasa benar dengan narasi “kami vs mereka”? Ataukah ini bentuk arogansi kekuasaan yang enggan mengakui kesalahan retorika?

Publik menunggu: Akankah Prabowo meminta maaf dan mencabut label tersebut, atau justru semakin keras membungkam suara-suara kritis? Demokrasi tidak bisa hidup jika pilar-pilarnya dihina oleh orang yang duduk di singgasana tertinggi. (Red)

banner 325x300