Skandal Dugaan Memeras Dana Revitalisasi 15% – 83 Kepala Sekolah Diperiksa PENYIDIK PIDSUS KEJATI LAMPUNG

Reporter dari Brata News TV
banner 120x600

PHOTO : ILUSTRASI PENYIDIKAN

LAMPUNG TENGAH – BrataNewsTV.com
Skandal dugaan pemerasan dalam program revitalisasi sarana & prasarana pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah memasuki babak baru yang paling serius.

Tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah bergerak memeriksa sedikitnya 83 kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun anggaran 2026, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan besar-besaran ini bukan tanpa alasan. Penyidik tengah membongkar dugaan praktik permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai anggaran bantuan revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBN. Dugaan tersebut menyeret oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah.

Angka 15 persen bukan persoalan kecil. Jika dugaan ini terbukti, dana yang semestinya digunakan untuk memperbaiki ruang belajar, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur sekolah justru terancam menjadi sasaran praktik yang mencederai dunia pendidikan.

Sebanyak 13 penyidik gabungan dari Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah secara bertahap.

Pemeriksaan difokuskan pada penelusuran dugaan permintaan uang, mekanisme penyaluran bantuan, serta pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.

BACA JUGA:  Berlaga di Asian Games Pertamanya, Atlet Voli Putri asal Papua ini Siap Pantang Menyerah Bawa Nama Baik Indonesia

Sejumlah kepala sekolah yang telah menjalani pemeriksaan mengaku mendapatkan pertanyaan seputar dugaan permintaan uang atau setoran 15 persen dari nilai bantuan.

Fakta ini menjadi salah satu bagian penting yang tengah didalami penyidik untuk mengungkap bagaimana dugaan praktik tersebut berlangsung, siapa yang meminta, serta ke mana aliran uang itu diduga mengarah.

Langkah penyidikan Kejati Lampung sebelumnya juga telah menyasar kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, laptop, telepon seluler, hingga perangkat penyimpanan rekaman CCTV.

Pengamanan barang-barang tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan bukti dan menelusuri kemungkinan keterkaitan antara dugaan permintaan setoran dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Penyidikan berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/ 11/2026, tertanggal 9 November 2026.

Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, menyampaikan bahwa penanganan utama perkara tersebut berada di bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung.

BACA JUGA:  Angkutan Batubara Ilegal : Indikasi Oknum Menjadi Penikmat

Koordinasi terkait pemanggilan pihak-pihak yang dianggap perlu dimintai keterangan, termasuk dari lingkungan Dinas Pendidikan, terus dilakukan.

Artinya, pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah ini merupakan bagian dari rangkaian pengusutan yang masih berjalan. Penyidik masih mendalami keterangan saksi dan menghubungkannya dengan barang bukti yang telah diamankan.

Kini perhatian publik tertuju pada keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara ini hingga tuntas.

Program revitalisasi sekolah merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Setiap rupiah semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, bukan diduga dibebani pungutan yang berpotensi merugikan penerima bantuan.

Apabila dugaan permintaan setoran 15 persen tersebut terbukti, aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor yang memerintahkan, memfasilitasi, maupun menikmati aliran uang.

Jangan sampai kepala sekolah hanya menjadi ujung tombak pemeriksaan, sementara pihak yang diduga memiliki kewenangan justru luput dari pengusutan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka. Seluruh pihak yang diperiksa tetap harus dihormati asas praduga tak bersalah.

BACA JUGA:  PIMPINAN PONPES WALI SONGO : MEMBANTAH INTERVENSI HUKUM, dan DORONG KASUS ASUSILA DI LINKUNGAN PONPES DI USUT TUNTAS!

Namun, satu hal yang kini menjadi tuntutan masyarakat: Bongkar sampai ke akar! Jangan berhenti pada pemeriksaan saksi. Usut aliran uang, buka siapa yang meminta setoran, dan tegakkan hukum tanpa pandang jabatan!

BrataNewsTV.com – Tajam, Berani Mengungkap Fakta.

banner 325x300