BrataNewsTV – Di tengah kegalauan rakyat Indonesia yang mengkritisi kegagalan fatal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah ironi tragis terungkap di lapangan,” 24/6/2026.
Penangkapan layar kamera dilapangan dan di media sosial ribuan para pekerja relawan dan pemilik Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) menggelar aksi demonstrasi di berbagai daerah seraya asyik joget seakan merayakan pesta kemenangan.
Sementara orang tua murid justru menahan tangis saat menerima kabar anak mereka dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan menu MBG. Hati nuraninya para pendukung MBG rupanya telah mati, digantikan ambisi mencari simpati presiden dan popularitas semu.
Lebih memalukan lagi, tabir kepura-puraan mereka terbuka lebar ketika berlangsung dalam aksi demonstrasi pendukung MBG melibatkan pelajar dan balita di bawah terik matahari.
“Bukannya melindungi generasi penerus, mereka justru mengeksploitasi anak-anak demi agenda politik. Dan kini, fakta paling menjijikkan terkuak: ibu-ibu rumah tangga yang ikut demo ternyata dibayar Rp100 ribu per kepala. Mereka bukan pahlawan gizi, melainkan aktor bayaran dalam sandiwara mafia maling berkedok kemanusiaan.
Joget Sambil Menahan Tangis Orang Tua.
Kabar mengejutkan datang dari berbagai daerah di mana ribuan pelajar mengalami keracunan massal berulang kali.
Saat orang tua berlari panik ke IGD melihat anaknya muntah-muntah dan lemas, para relawan dan pemilik SPPG justru sibuk di media sosial membuat konten video joget.
Sikap ini bukan sekadar ketidaksensitifan,
ini adalah bukti nyata bahwa bagi mereka, anak-anak hanyalah objek proyek, bukan manusia yang harus dilindungi.
“Hati nurani kalian kemana?” tanya seorang ibu korban pasca keracunan dengan suara bergetar. Pertanyaan ini seharusnya sudah menggema di telinga setiap pejabat BGN dan pendukung MBG yang masih berani tersenyum di kamera sementara perut anak bangsa diisi racun.
Aksi demonstrasi yang mengklaim sebagai dukungan rakyat ternyata hanyalah sebagai transaksi bisnis murahan. Ibu – ibu rumah tangga direkrut dengan iming-iming uang saku Rp100 ribu di lapangan pun di beri roti dan air mineral oleh aparat keamanan.
Sementara anak – anak sekolah dan balita dipaksa berdiri berjam – jam di panas terik tanpa perlindungan memadai. Ini adalah pelanggaran UU Perlindungan Anak Pasal 76H yang dilakukan secara sistematis.
Mereka mungkin berpikir cara cepat untuk mendapatkan atensi istana, namun yang sebenarnya mereka sedang membukakan aib sendiri. Rakyat tidak bodoh. Kami bisa membedakan antara perjuangan tulus dan pertunjukan berbayar.
Popularitas yang ingin mereka dibangun di atas penderitaan anak bangsa dan keringat palsu dengan sendirinya akan runtuh ketika kebenaran terbongkar.
Pemerintah mengklaim program MBG ini sebagai “investasi masa depan bangsa”. Namun realitanya, ratusan triliun anggaran yang diserap tak pernah menjadi investasi, melainkan masuk ke dalam “septic tank” atau toilet koruptor.
Skandal penahanan tiga mantan pimpinan BGN dan modus korupsi via yayasan yang terafiliasi membuktikan bahwa program ini dirancang untuk memperkaya diri sendiri, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Bagaimana mungkin disebut investasi jika uangnya habis dikorupsi, anak-anaknya keracunan, dan gurunya menderita, serta pendukungnya adalah aktor bayaran? Ini bukan investasi, ini perampokan berkedok gizi.
“Kami menyeru kepada semua pihak yang terlibat dalam lingkaran setan MBG ini agar berhentilah berpura-pura! ” ungkap ibu-ibu paru baya saat ikut berorasi menolak MBG.
Kepada para relawan dan pemilik SPPG yang masih joget di atas air mata orang tua, sadarlah bahwa tarian kalian adalah, tarian kematian bagi integritas satuan pendidikan Indonesia. Kepada pemerintah yang masih memaksakan untuk program ini ” Hentikan sekarang juga sebelum terlambat dan lebih banyak uang rakyat dicuri.
Rakyat kini menginginkan pendidikan yang lebih bermartabat, guru yang sejahtera, dan anak-anak yang aman—bukan roti beracun yang dibeli dengan uang haram.
Stop MBG! Selamatkan anak-anak kita dari cengkeraman mafia gizi dan kembalikanlah anggaran untuk membangun sekolah layak serta kesejahteraan guru-guru dan tenaga kesehatan dan PPPK yang sesungguhnya.
(BrataNewsTV/Liputan Investigasi Khusus)
