MEMALUKAN KERICUHAN TURNAMEN VOLI Di TANAH BUMBU: Sportivitas Mati, Anggaran Dipertanyakan, Pemimpin Tampak Bisu!

banner 120x600

TANAH BUMBU – Alih-alih mempererat tali silaturahmi, ajang olahraga antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu justru berubah menjadi arena gladiator yang memalukan. Pertandingan bola voli putra antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) melawan Satpol PP dan Damkar, pada Kamis (5/11/2026), tidak berakhir dengan jabat tangan. Ajang ini berakhir ricuh, penuh teriakan, saling dorong, dan nyaris meledak menjadi perkelahian massal di depan publik.

Rekaman video yang diterima redaksi BrataNewsTV.com/Media KopiTV.id menunjukkan pemandangan yang jauh dari kata “kekeluargaan”. Ketegangan bermula dari tribun penonton, di mana adu jotos verbal dengan cepat menjalar ke area lapangan. Pria berseragam dinas, berkaos olahraga, hingga berbaju bebas saling berhadapan, saling dorong, dan membentak di tengah situasi yang tak terkendali. Beberapa pihak mencoba melerai, namun ego sektoral yang meledak di lapangan telah mencoreng habis makna persahabatan antar aparat.

Di balik kericuhan itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih menusuk dan mengena ke hulu hati masyarakat: Dari mana asal tiang dan net bola voli yang mendadak “tumbuh” di halaman sejumlah SKPD?

Seorang warga yang enggan disebut namanya menyuarakan keresahan yang sama dengan banyak orang: “Ini aneh. Tiba-tiba ada lapangan voli di dinas-dinas, padahal halaman kantor baru saja dipaving. Ibu-ibu pegawai sampai heboh berfoto dan pamer di media sosial. Saya khawatir ini proyek dadakan yang menyerap anggaran di saat daerah sedang ketat. Perlu dijelaskan, jangan-jangan ada udang di balik batu!”

BACA JUGA:  Terbongkar : AJB - Koprasi Gunung Madu - Diduga Jadi Alat Rampas Tanah Warga

Paving yang mungkin belum lama terpasang, kini harus berbagi ruang dengan tiang voli yang muncul bak jamur di musim hujan. Jika ini menggunakan APBD, publik berhak tahu: Siapa yang merencanakan? Berapa anggarannya? Dan untuk apa mendadak mendanai fasilitas ini di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut-sebut sangat terbatas?

Ironi semakin dalam ketika menyoroti kesiapan para “atlet” dadakan ini. Bagaimana mungkin pertandingan digelar tanpa tradisi latihan yang jelas? Memaksakan pegawai yang tidak terbiasa berolahraga untuk bertanding bukan hanya mengundang risiko kram atau pingsan, tetapi juga bencana emosional.

“Olahraga itu dibangun berkelanjutan, bukan dadakan saat ada lomba. Pertandingan seperti ini hanya akan menanam benih permusuhan antar pegawai kalau tidak ada kedewasaan. Ini juga cerminan pemimpin yang gagal mengayomi bawahannya,” sindir warga lainnya dengan nada tajam.

BACA JUGA:  Pertanyaannya Apa Yang Terjadi Angkutan Batubara Bebas Menggunakan Jalan Umum

Tuntutan Publik: Buka Data, Jangan Bungkam!

Publik tidak bisa lagi dibohongi dengan dalih “kegiatan positif”. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 setiap jengkal penggunaan anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika fasilitas ini swadaya, buktikan! Jika ini APBD, buka datanya!

Berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat mendesak tindakan tegas dan evaluasi terbuka:

1. Kepada Bupati dan Sekda Tanah Bumbu: Lakukan evaluasi total! Hentikan kegiatan yang hanya menjadi ajang pamer dan sumber konflik ini. Kembalikan olahraga pada fungsinya, bukan alat pemecah belah.

2. Kepada Inspektorat dan BPKAD Tanah Bumbu:Usut tuntas asal-usul “proyek net voli” mendadak di halaman SKPD. Jangan biarkan spekulasi penyalahgunaan anggaran meracuni kepercayaan publik.

3.Kepada Disparpora dan BKPSDM: Bertanggung jawablah! Jelaskan mekanisme pembentukan tim yang amburadul ini, dan berikan pembinaan mental serta etika, bukan sekadar seremonial kosong.

Hingga berita ini diturunkan, ruang sunyi masih menyelimuti kantor-kantor terkait. Belum ada satu pun pernyataan resmi, klarifikasi, atau permintaan maaf dari Pemkab Tanah Bumbu, Disparpora, maupun Satpol PP dan Damkar.

Keheningan ini hanya akan memperkeruh suasana dan menguatkan dugaan publik. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak-pihak terkait sesuai amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun ingat: publik sudah muak dengan alasan yang bertele-tele. Kami menunggu fakta dan data, bukan pencitraan.

BACA JUGA:  Modal Minim : BUMDESMA JSA Kecamatan Sungkai Jaya Dapat Laba Belasan Juta

Berita ini disusun berdasarkan rekaman visual kericuhan 5 November 2026 dan keterangan warga. Seluruh pihak yang terlihat dalam video masih berstatus sebagai pihak yang dimintai keterangan dan berhak atas asas praduga tak bersalah. Kebenaran terkait penggunaan anggaran masih menunggu pembuktian dan klarifikasi resmi.

Tim Investigasi: Iswandi
Redaksi: BrataNewsTV / Media KopiTV.id
#TanahBumbuRicuh #SportivitasMati #TransparansiAnggaran #TolakOlahragaDadakan

banner 325x300