GOWA, SULAWESI SELATAN BrataNewsTV – 9 – November 2026 – Sebuah persoalan serius yang menyangkut hak kepemilikan harta dan perlindungan terhadap seorang warga bernama Haji Talib, yang berdomisili di Desa Datara, Dusun Mampue, Kecamatan Tompobulu (Malakaji), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Persoalan ini bermula ketika Haji Talib dimasukkan ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar, oleh anaknya yang disebut berinisial Haji RM bersama suaminya yang berinisial RM.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, Haji Talib menjalani perawatan di rumah sakit jiwa tersebut selama kurang lebih 36 hari. Namun, justru ketika Haji Talib sedang berada di rumah sakit dan tidak berada di kediamannya, muncul dugaan serius bahwa sejumlah harta benda miliknya telah dikuasai, bahkan diduga diperjualbelikan oleh pihak tertentu.
Keberadaan seseorang di rumah sakit jiwa tidak serta-merta menghapus hak keperdataannya atas harta benda yang dimiliki.
Status sebagai pasien gangguan jiwa juga tidak otomatis menjadikan seluruh harta kekayaannya bebas dikuasai atau dialihkan oleh anggota keluarga tanpa dasar hukum yang sah.
Jika benar terdapat harta milik Haji Talib yang diambil, dikuasai, atau dijual tanpa persetujuan dan tanpa kewenangan hukum, maka peristiwa tersebut patut ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan konstruksi peristiwa yang perlu dibuktikan, terdapat beberapa ketentuan hukum yang patut menjadi perhatian penyidik.
1. Pasal 476 KUHP – Pencurian
Pasal ini mengatur perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Ancaman pidananya paling lama 5 tahun penjara atau denda kategori V.
2. Pasal 486 KUHP – Penggelapan
Pasal ini mengatur perbuatan secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.Ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara atau denda kategori IV.
3. Pasal 488 KUHP – Penggelapan dalam hubungan kerja, profesi, atau karena mendapat upah. Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila terbukti penguasaan barang terjadi karena hubungan kerja, profesi, atau pemberian upah untuk menguasai barang tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut bergantung pada fakta, bukti kepemilikan, cara penguasaan, serta hasil penyelidikan dan penyidikan.
KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 adalah UU Nomor 1 Tahun 2023. Apabila peristiwa terjadi sebelum tanggal tersebut, ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan juga harus diperhatikan.
Atas persoalan ini, kami mendesak:
Kapolres Gowa agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan penguasaan dan penjualan harta milik Haji Talib.
Kapolsek Tompobulu agar melakukan penelusuran awal terhadap informasi dan keterangan masyarakat terkait keberadaan serta perpindahan harta benda milik Haji Talib.
Penyidik agar memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui, menguasai, memindahkan, atau menjual harta tersebut.
Memeriksa bukti kepemilikan, bukti transaksi jual beli, saksi-saksi, serta aliran uang hasil penjualan apabila memang terdapat transaksi.
Memastikan apakah terdapat persetujuan Haji Talib atau dokumen kewenangan hukum yang sah sebelum harta bendanya dialihkan.
Persoalan ini bukan sekadar persoalan internal keluarga. Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya telah menyangkut hak kepemilikan seseorang dan dugaan perbuatan melawan hukum.
Seorang ayah tetap memiliki hak atas harta kekayaannya. Hubungan darah bukanlah alasan untuk mengambil alih hak kepemilikan seseorang tanpa persetujuan atau dasar hukum. (Robby Rambi)
