Don’t Want Comments : Kades Gerning Atas Dugaan dan Tudingan Warganya

Reporter Brata News TV
banner 120x600

Lampung – Pesawaran, Bratanewstv, Upaya media untuk mendapat informasi klarifikasi dan konfirmasi atas pemberitaan, mencuat dugaan penyelewengan sumber Dana Desa di Desa Gerning Kecamatan Tegineneng.

Ahmad Sungkawa Kepala Desa Gerning tak ingin komentar don’t want comments, saya pasrah saja ,” tulisnya Ahmad Sungkawa, di pesan wattsap miliknya, saat menghubungi media, hari Kamis 26/6/2025 atas tudingan warganya.

Terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, kini menjadi sorotan tajam dan perbincangan di kalangan warga setempat.

Pasalnya, pembangunan fisik yang didanai oleh APBN melalui program sumber Dana Desa tersebut, di nilai belum menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak tepat guna.

BACA JUGA:  Oknum Petugas Tata Ruang Tanjung Priok ; EE, Ar, Bd dan Srh Diduga Terlibat Backup Data Bangunan Ilegal

Kondisi ini memicu kecurigaan dari warga, bahwa dana tersebut telah diselewengkan dan menjadi “bancaan” atau ajang korupsi, secara berjamaah oleh para oknum-oknum pemerintahan desa setempat

Kami, curiga Dana Desa terindikasi menjadi bahan bancaan oknum-oknum pemerintah Desa setempat,” ungkap dari salah seorang warga di amini oleh warga lainnya, dengan nada tegas saat diwawancarai media pada hari Senin (23/6/2025).

Menurut keterangan beberapa warga yang meminta identitasnya, tidak disebutkan di dalam pemberitaan, demi untuk keamanan, mereka menaruhkan harapan besar kepada aparat penegak hukum, bersama pengawas internal pemerintah. Spesifiknya mendesak Inspektorat Kabupaten Pesawaran segera turun tangan.

BACA JUGA:  PAIMAN SUAMI KPM BPNT - UANG BANSOS TERINDIKASI DIGELAPKAN - OLEH KETUA KELOMPOK PKH - Di DUGA BUAT GADUH

“Warga meminta agar APIP bersama pihak terkait lainnya, dapat melakukan audit dan menelisik, secara menyeluruh penggunaan Dana Desa (DD), di Desa Gerning di dalam periode tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Kami duga kuat, pada pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa difiktifkan ,” sebut seorang warga, mewakili suara keresahan warga lainnya.

Kecurigaan ini bukan tanpa alasan. Warga merasa ada ketidaksesuaian realisasi pada Surat Aurat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang mungkin dibuat oleh pemerintah desa berbeda pada realisasi pembangunan di lapangan.

BACA JUGA:  Kades Muara Dua Monitor Penyaluran Bansos Pangan

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa kini di pertaruhkan, disini masyarakat menanti langkah-langkah konkrit dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan ini. ” Paisal Bratanewstv dari Pesawaran Melaporkan

banner 325x300