LAMPUNG UTARA, BrataNewsTV – Di tengah gencarnya klaim pemerintah tentang keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program bantuan, sebuah potret “kelam” muncul dari Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara. Mbah Suminem seorang lansia renta 70, yang hidup sebatang kara, masih harus bertahan hidup dalam kondisi sangat ekstrem: rumah berdinding pelupuh (bambu) yang tidak layak huni dan belum memiliki toilet/jamban hingga hari ini, Rabu (29/7/2026).
Kondisi memprihatinkan ini menjadi bukti nyata bahwa program kesejahteraan yang selalu digaungkan oleh pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten seringkali hanya sebatas slogan dan kegiatan seremonial belaka. Realitas di lapangan menunjukkan kegagalan birokrasi dalam menyentuh warga paling rentan.
Fakta ironis terungkap dari keterangan Kasubsektor Abung Kunang, Aiptu Husni Tamrin. Setahun silam, tepatnya 27 September 2025, pihaknya bersama Tim Lokmin Kecamatan Abung Kunang telah menggalang dana swadaya (open donasi) untuk membeli kloset, semen, pasir, besi, dan pipa bagi Mbah Suminem. Saat penyerahan bantuan tersebut, Kepala Desa Bindu secara tegas menyanggupi akan menyelesaikan pemasangan jamban.
Namun, apa yang terjadi? “Semen sudah mengering, tapi jamban tidak pernah dibuat. Di mana letak rasa empati seorang Kepala Desa? Sudah berjanji di depan umum, tapi pelaksanaannya nol besar,” ungkap Aiptu Husni dengan nada kecewa, Rabu (29/7/2026). Kelalaian Kades ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar warganya atas sanitasi layak.
Penderitaan Mbah Suminem seolah menjadi komoditas politik saat viral di media sosial. Beberapa hari lalu, Dinas Sosial Lampung Utara menghubungi Aiptu Husni via WhatsApp, memintanya mendampingi Kepala Dinas Imam Hanafi berkunjung ke kediaman korban. Husni menunggu seharian sesuai janji, namun ternyata rombongan Kadis datang sendiri tanpa melibatkannya, hanya untuk menyerahkan paket sembako dan uang santunan sesaat sebelum pulang.
“Saya merasa dibohongi. Mengapa menghubungi saya kalau memang mau jalan sendiri? Saya sudah menunggu seharian, mereka tidak menepati janji,” keluh Husni. Tindakan ini menegaskan bahwa kunjungan pejabat seringkali hanya bersifat simbolis—hadir untuk foto dokumentasi dan pembagian bantuan instan, namun absen dalam penyelesaian masalah struktural seperti rehabilitasi rumah dan pembangunan sanitasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemdes dan dinas terkait.
Desakan Konkret: Stop Retorika, Mulai Eksekusi!
Viralnya kasus keadaan Mbah Suminem membuktikan bahwa rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan luput dari pendataan resmi. BrataNewsTV mendesak Pemkab Lampung Utara dan Pemerintah Desa Bindu untuk:
1. Segera merealisasikan pembangunan jamban dan rehabilitasi rumah Mbah Suminem dalam waktu 7×24 jam, menggunakan anggaran desa atau dana darurat sosial.
2. Evaluasi kinerja Kepala Desa Bindu atas ingkar janji dan kelalaian dalam penanganan warga miskin ekstrem.
3. Transparansi data DTKS di Kecamatan Abung Kunang; berapa banyak lagi Mbah Suminem lain yang tersembunyi di balik statistik kemiskinan yang reportedly “menurun”?
Kemiskinan ekstrem bukanlah takdir, melainkan hasil dari kegagalan sistem perlindungan sosial. Jika birokrasi hanya sibuk dengan seremonial sementara warganya buang air di sembarang tempat, maka rakyat berhak menyebutnya sebagai krisis moral kepemimpinan. (Red)
