Breaking News
Halal E.R Si-Oknum Sekdes Labuhan Ratu Kampung Di Penjara Sebut Warga Desa Setempat Polsek Tamalate Digugat Di Duga Melanggar SOP Kabid PMD Lampung Utara Surati KPPN “DD” Tahap-II-8 Desa Tidak Dapat Cair Aplikasi Di Kemenkeu “Eror” Insentif RT/Linmas Di Desa Cempaka Barat Tersumbat Marines Aquathlon 2025 Piala Pangkormar Meriahkan HUT Korps Marinir Ke 80 Di Lampung
LoginIndeks
LP-KPK MENYOROTI KINERJA KEJATI LAMPUNG & TERKAIT DANA HIBAH 60 Miliar
MITRA DAPUR MBG CEMPAKA PUTIH GENJOT MoU BERSAMA BUMDes-BUMDes KECAMATAN SUNGKAI JAYA
BrataNewsTV || Berita kali ini hadir dari Kabupaten Pesawaran, terkait dengan isu yang sebelumnya menyeruak, ada indikasi konflik internal di dalam tubuh organisasi masyarakat Ormas, Pembela Tanah Air Indonesia Bersatu ( PEKAT IB ) Pesawaran Provinsi Lampung. Menanggapi isu, kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat DPP PEKAT-IB memberi, pernyataan tegas dan keras bahwa, dalam kepengurusan lama masih resmi tetap sah dan berlaku, tidak ada pimpinan yang baru atau pergantian Ketua pengurus yang baru sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah (Muda). Keputusan ini sifatnya formal dan tampa kecuali. Presidium atau Ketua Umum DPP PEKAT - IB , menyoroti isu yang muncul belakangan ini, ada pihak - pihak atau oknum - oknum tertentu, yang ingin mencoba mengambil ruang dan mengklaim kewenangan pusat, yang tidak di atur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART. Selama belum terlaksananya Musda maka status kepemimpinan Ketua yang lama itu masih tetap sah dan berlaku, sampai pada masa jabatannya berakhir, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) sebelumnya, kata Presidium PEKAT-IB, di wakili oleh Aunur Rofiq, 29 November 2025, dalam kegiatan silaturahmi bersama PEKAT-IB Pesawaran Provinsi Lampung. Menurut Aunur Rofiq saat ini sebagai Ketua PEKAT - IB Pesawaran. Sebagai pemegang tongkat komando masih di pegang Herwan Basier, " tukasnya,- (Editor BrataNewsTV). @Divisihumaspolriofficial @kejaksaan-ri @bratanewstv
PERNYATAAN TEGAS DPP PEKAT-IB: SEBUT KETUA PEKAT-IB PESAWARAN MASIH SAH DI JABAT HERWAN BASIER!
HERWAN BASIER MASIH SAH - KETUA PEKAT-IB PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG.
NARASI PUBLIK TERUNGKAP ALASAN BANJIR BANDANG & TANAH LONGSOR DI SUMATERA UTARA.
SPBU 24.3451.01 DISINYALIR ADA INDIKASI KECURANGAN
ANALISIS BENCANA TAPTENG SIBOLGA SUMUT DI DUGA - INI PENYEBABNYA?
SUMATERA BARAT BERDUKA
BrataNewsTV - Konflik internal di tubuh Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB) Provinsi Lampung kembali mencuat. Sejumlah pengurus DPD PEKAT-IB Kabupaten Pesawaran menolak penunjukan Nurul Hidayah sebagai Ketua DPW PEKAT-IB Lampung, yang dianggap tidak sah dan melanggar AD/ART organisasi. Alasan Penolakan. Dalam surat resmi yang dikirimkan ke Ketua Umum DPP PEKAT-IB, DPD Pesawaran mengemukakan alasan penolakan sebagai berikut: 1. Bukan Kader PEKAT-IB: Nurul bukan anggota yang terdaftar. 2. Domisili Tidak Sesuai: Nurul tinggal di Kabupaten Pringsewu, bukan Pesawaran. 3. Penunjukan Sepihak: Proses penunjukan tidak melalui Musyawarah Daerah (Musda). 4. Bermuatan Politik: Nurul terlibat dalam tim pemenangan kandidat yang kalah di Pilkada, menimbulkan potensi konflik dengan pemerintah daerah. Akar Masalah Konflik ini diduga berawal dari perbedaan dukungan politik pada Pilkada Bupati Pesawaran 2025. DPD Pesawaran yang mendukung pasangan Nanda–Anton (02) merasa diabaikan oleh DPW yang mendukung pasangan lainnya. Penegasan DPD Pesawaran DPD PEKAT-IB Pesawaran menegaskan bahwa kepengurusan Herwan Basir sah berdasarkan hasil Musda. Mereka meminta keputusan DPW untuk mengganti kepengurusan dianggap tidak sah dan melanggar prosedur. Kontribusi DPD Pesawaran Sebagai bentuk legitimasi, DPD Pesawaran memaparkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain: - Muscab DPK II di seluruh kecamatan. - Pembinaan UMKM. - Pengaktifan BPJS untuk masyarakat. - Kegiatan sosial seperti pembersihan makam. - Kerja sama dengan pasar malam untuk mendukung UMKM lokal. Situasi Terkini Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari DPW PEKAT-IB Lampung maupun DPP PEKAT-IB. DPD Pesawaran berharap agar Ketua Umum DPP dapat mengambil keputusan yang adil demi menjaga stabilitas organisasi. Kesimpulan Konflik ini berpotensi mengganggu soliditas organisasi di tingkat provinsi. Penanganan yang tepat dan sesuai dengan mekanisme internal sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
KONFLIK INTERNAL PEKAT-IB PESAWARAN MEMANAS & MENOLAK KETUA YG BUKAN PRODUK AD/ART.
Load More... Subscribe

EDUKASI

Ruang lingkup seputar dunia pendidilan orang Bajau

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.