Dari Pangadakkang hingga LP3 Atlantara: Badko HMI Sulsel Mencari Wajah Baru Pendidikan

Reporter dari Brata News TV
banner 120x600

MAKASSAR, BrataNewsTV – Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulawesi Selatan tidak berakhir di ruang diskusi. Di hadapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, forum yang diikuti sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar itu mendorong lahirnya Lembaga Pemantau dan Pemerhati Pendidikan (LP3) Atlantara.

Rembuk Pendidikan digelar di Ballroom Teater Phinisi, lantai 3 Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu, 7 Oktober 2026. Forum mengusung tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita”.

Kegiatan tersebut mempertemukan kepala sekolah, pemerintah kota, akademisi, kader HMI, serta pemerhati pendidikan untuk membahas sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari karakter peserta didik, mutu guru, kepemimpinan kepala sekolah, pemerataan akses, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat.

Forum dipandu Rais Syukur sebagai moderator.

Koordinator Steering Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Fadel Sofyan, mengatakan sejak awal forum dirancang bukan sekadar agenda seremonial. Ia menilai persoalan pendidikan membutuhkan ruang pengawasan dan tindak lanjut agar gagasan yang muncul tidak berhenti sebagai rekomendasi.

“Rembuk pendidikan tidak mau selesai di kertas, rekomendasi, dan komitmen bersama. Harus ada gerakan,” kata Fadel.

Fadel: Kepsek Terjaga, Pendidikan Berwibawa

Fadel menyoroti posisi kepala sekolah dan guru sebagai bagian penting dalam menentukan kualitas ekosistem pendidikan.

Menurut dia, kepala sekolah tidak cukup hanya dituntut mencapai target kinerja. Mereka juga membutuhkan ruang kerja yang sehat, perlindungan dari tekanan yang tidak semestinya, serta sistem evaluasi yang objektif dan terukur.

“Kalau kepala sekolah terjaga, pendidikan akan berwibawa,” ujar Fadel.

Ia mengatakan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas kepemimpinan di sekolah. Karena itu, persoalan mutu guru, karakter siswa, pemerataan pendidikan, penerimaan murid baru, serta hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat perlu dibicarakan secara terbuka.

Fadel menilai kritik terhadap dunia pendidikan seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem, bukan memperlemah posisi guru dan kepala sekolah.

BACA JUGA:  Prabowo Targetkan Penghematan Rp100 Triliun dari Pemangkasan BUMN di Akhir 2026

Ia juga menegaskan Rembuk Pendidikan bukan forum eksklusif HMI.

“Rembuk pendidikan bukan acara saya, bukan acara HMI. Ini adalah ruang kita untuk membongkar persoalan pendidikan yang ada,” ujarnya.

Menurut Fadel, gagasan pengawalan tersebut kemudian diarahkan melalui pembentukan LP3 Atlantara. Lembaga ini didorong menjadi wadah partisipasi publik untuk memantau dan memberi perhatian terhadap persoalan pendidikan secara berkelanjutan.

400 Kepala Sekolah Membahas Persoalan Pendidikan

Sekitar 400 kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar menghadiri Rembuk Pendidikan tersebut.

Ketua Panitia Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel, Isran, mengatakan forum itu dirancang sebagai ruang untuk membaca persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif.

“Rembuk Pendidikan ini merupakan ikhtiar intelektual untuk membaca berbagai persoalan pendidikan secara kritis, objektif, dan konstruktif,” kata Isran.

Menurut Isran, hasil rembuk harus diterjemahkan menjadi agenda yang dapat dikawal secara berkelanjutan.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab intelektual HMI dalam mendorong lahirnya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari Moral Siswa hingga Mutu Guru

Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel, Abd Razak Usman, mengatakan persoalan pendidikan tidak cukup dilihat dari capaian akademik.

Menurut Razak, pembenahan pendidikan juga menyangkut karakter, pola pikir, kapasitas guru, serta kemampuan sekolah menghadapi perubahan.

“Momentum ini harus menjadi ruang untuk merekonstruksi cara berpikir, memperkuat karakter, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Razak.

Razak mengatakan Bidang Pendidikan dan Pengembangan Beasiswa Badko HMI Sulsel berkolaborasi dengan Sabaruddin, Ketua Bidang Pengembangan Anggota (PA) Badko HMI Sulsel, dalam mendukung pelaksanaan Rembuk Pendidikan.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan kader HMI dalam isu pendidikan sekaligus memastikan hasil forum dapat ditindaklanjuti.

BACA JUGA:  Tilang BRIVA Oleh Satlantas Polres Bantang Hari Diduga Berpolemik

HMI Dorong Guru Berinovasi

Sekretaris Umum Badko HMI Sulsel, Ilham Darmawan, yang mewakili Ketua Umum Badko HMI Sulsel, mengatakan Rembuk Pendidikan menjadi langkah awal untuk memperluas kontribusi HMI dalam isu pendidikan.

Ilham mengapresiasi keterlibatan kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam forum tersebut.

Menurut dia, perubahan pendidikan membutuhkan guru yang mampu beradaptasi sekaligus melahirkan inovasi.

“Guru harus mampu menghadirkan inovasi baru,” ujar Ilham.

Ia berharap gagasan yang lahir dari forum tersebut dapat dikembangkan menjadi gerakan jangka panjang, baik di internal HMI maupun di tengah masyarakat.

Kadisdik: Jangan Ada Anak yang Tertinggal

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengapresiasi pelaksanaan Rembuk Pendidikan Badko HMI Sulsel.

Menurut Achi, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, HMI, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memperluas perspektif dalam menangani persoalan pendidikan.

Ia menyoroti pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda, termasuk bagaimana nilai budaya pangadakkang dapat kembali hadir dalam kehidupan peserta didik.

Achi juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi dengan sekolah swasta dan memastikan pemerataan akses pendidikan.

“Tidak ada satu pun anak yang tertinggal,” menjadi salah satu penekanan Achi dalam forum tersebut.

Ia berharap Badko HMI Sulsel dapat terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan di Makassar.

Munafri: Pemerintah Tak Bisa Berjalan Sendiri

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan seorang diri.

Menurut Munafri, pemerintah harus menjadi titik simpul yang mempertemukan sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Pemerintah menjadi titik simpul,” kata Munafri.

Munafri mengatakan pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kualitas proses pembelajaran, kapasitas guru, karakter siswa, serta kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:  Gudang SIONG Andre Sinaga Disorot, BBM Subsidi Diduga Masuk Gudang — Ke Mana Alirannya?

Ia mengajak seluruh pihak membicarakan persoalan pendidikan secara terbuka, termasuk mendengar pengalaman langsung dari sekolah dan orang tua.

Menurut dia, pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang karena berkaitan dengan masa depan generasi bangsa.

Rembuk Tak Berhenti di Rekomendasi

Rembuk Pendidikan Jilid I Badko HMI Sulsel pada akhirnya membawa satu pesan: persoalan pendidikan membutuhkan kolaborasi dan pengawalan, bukan sekadar seremoni.

Bagi Badko HMI Sulsel, forum tersebut menjadi upaya menerjemahkan gagasan Insan Cita ke dalam persoalan konkret pendidikan.

Dorongan membentuk LP3 Atlantara menjadi salah satu langkah yang ditawarkan agar pembahasan dalam forum memiliki ruang tindak lanjut.

Tema “Rekonstruksi Peradaban: Kualitas Insan Cita” pun diarahkan tidak berhenti sebagai slogan. Gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul diharapkan dapat dikawal melalui kerja bersama pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, akademisi, dan organisasi kepemudaan.

Dengan demikian, Rembuk Pendidikan Jilid I tidak hanya menjadi ruang untuk membicarakan persoalan pendidikan, tetapi juga menjadi titik awal bagi upaya pengawalan pendidikan yang lebih berkelanjutan di Makassar dan Sulawesi Selatan,- (Robby)

banner 325x300