Lampung Utara- BrataNewsTV-Gelombang protes terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi mencapai titik didih. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Tri Nusantara (LSM Trinusa) Lampung Utara secara terbuka mendakwa manajemen lapas setempat telah mengalami “kegagalan total”, hingga bertransformasi menjadi pusat aktivitas ilegal yang meresahkan.
Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti hampir 100 massa pada Sabtu (4/4/2026), LSM Trinusa melayangkan ultimatum tegas kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Lampung: Copot Kepala Lapas dan KPLP sekarang juga, atau hadapi aksi massa jilid II yang akan “mengguncang bumi”.
“Bukan Hotel, Tapi Sarang Kejahatan!”
Ketua DPC LSM Trinusa Lampung Utara, Imausah, dalam orasinya tidak menggunakan bahasa diplomatis. Ia menegaskan bahwa fungsi ideal lapas sebagai tempat rehabilitasi telah mati suri di Kotabumi.
“Ingat! Fungsi Ideal Lapas adalah tempat pembinaan, pemasyarakatan, dan rehabilitasi. Bukan hotel, bukan kantor, dan apalagi bukan SARANG KEJAHATAN TERORGANISIR,” tegas Imausah di depan gerbang lapas.
LSM Trinusa menuding bahwa kejahatan di balik jeruji besi bukan lagi sekadar ulah “oknum”, melainkan KEGAGALAN SISTEMIK DAN PIMPINAN. Tiga tuduhan berat dilayangkan:
1. Narkoba Bebas: Peredaran narkoba yang dibiarkan “berkeliaran” di dalam blok hunian.
2. Cyber Crime Massal: Praktik penipuan online (Scam) dan Video Call Sex (VCS) yang dijalankan secara masif dari dalam lapas.
3. Pungli Sistematis: Pungutan liar terhadap warga binaan dan keluarga yang visitasi.
Atas kondisi ini, LSM Trinusa mengajukan dua tuntutan harga mati:
* Pertama: Segera copot Kalapas, KPLP, dan jajaran yang gagal, serta bentuk Tim Investigasi Independen (bukan internal) untuk mengusut tuntas kejahatan berulang ini.
* Kedua: Kalapas dan KPLP harus mundur dari jabatan. “Mundur dari jabatan adalah satu-satunya jalan, karena kalian telah gagal total menjalankan amanah negara,” seru Imausah.
Jika tuntutan ini diabaikan, LSM Trinusa mengancam akan mengepung Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung dengan massa yang jauh lebih besar. “Kami akan menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II sampai bumi berguncang,” tutupnya.
Respons Kalapas: “Siap Diaudit”, Namun Publik Menunggu Bukti Nyata
Di tengah gempuran kritik tersebut, Kalapas Kelas IIA Kotabumi, Tomi Elyus, menyambut perwakilan LSM untuk berdialog. Usai audiensi, Tomi menyatakan kesiapannya menghadapi audit dan menyebut aksi LSM sebagai bagian dari kontrol sosial yang wajar di era keterbukaan.
“Saya salah satu Lapas di Lampung yang sampai detik ini siap untuk diaudit, diperiksa bagaimana progres kemajuan lapas, terutama dalam memberantas HP, pungli, dan narkoba,” ujar Tomi Elyus.
Ia bahkan mengklaim telah sepakat melibatkan LSM Trinusa untuk memantau perkembangan kinerja lapas ke depannya. “Ini luar biasa… malah saya senang ini. Kesepakatannya kami nanti melibatkan mereka untuk melihat progres apa yang terjadi di lapas ini,” tambahnya.
Namun, bagi publik dan aktivis, kalimat-kalimat “siap diaudit” dan “senang dikontrol” sudah terlalu sering terdengar tanpa tindak lanjut nyata. Janji melibatkan LSM dalam monitoring dinilai sebagai langkah taktis meredam amarah massa, bukan solusi struktural atas dugaan korupsi dan pembiaran kejahatan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Imausah sendiri menegaskan bahwa dialog hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pengawasan ketat. “Kita melihat fenomena bahwa kejahatan di Lapas ini terlalu sering berulang. Itulah yang kita ingatkan. Kita ingin kejahatan seperti itu tidak ada lagi di Lapas Kotabumi,” pungkasnya.
Kini bola panas ada di tangan Ditjenpas Kanwil Lampung. Apakah mereka akan membentuk tim independen dan mencopot pejabat yang diduga lalai, atau hanya akan menyerahkan “surat pernyataan siap audit” sebagai pereda ketegangan? Rakyat Lampung Utara menunggu jawaban konkret, bukan sekadar basa-basi birokrasi.
(BrataNewsTV/Liputan Khusus)
