TULANG BAWANG, BrataNewsTV- Dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Desa/ Kampung Pasiran Jaya, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang bukan sekadar pelanggaran sesaat tetapi indikasi kuat mengarah kepada perbuatan Korupsi sistematis.
Puluhan kelompok tani mengonfirmasikan kepada media ini bahwa praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kios Pertanian Sabili sudah berlangsung bertahun-tahun hingga kini.
Lebih parah lagi, terungkap indikasi Korupsi sistematis berupa distribusi pupuk kepada nama-nama almarhum atau orang yang tak ada lagi di wilayah setempat yang masih terdaftar aktif di dalam “Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pertanyaan kritis kini muncul ke mana perginya tonase pupuk yang seharusnya menjadi hak petani hidup?
“Fakta ini bahwa, anggota kelompok tani yang sudah meninggal dunia masih ada di RDKK dan masih menerima alokasi pupuk tentu akan membuktikan adanya indikasi kuat manipulasi data RDKK disengaja,” ujar puluhan petani, bersama tim media, pada Jum’at, 14/8/2026.
Selanjutnya puluhan petani membeberkan alokasi pupuk bersubsidi ke patani ini kami juga mengeluh, penembusan pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Rp90 ribu pupuk Urea, NPK Rp92 ribu , membengkak menjadi Rp200 ribu/50Kg/Karung ,” keluh puluhan petani yang Indentitasnya tak bisa di sebutkan pada pemberitaan demi untuk menjaga keamanan sumber.
Masih menurut Petani mengatakan bahwa :
Praktik ini memenuhi di duga sudah penuhi unsur tindak pidana korupsi dengan modus penggelembungan kuota dan fiktif sebagai penerima manfaat.
Pupuk subsidi yang dialokasikan tidak ada lagi orangnya jelas tidak pernah sampai ke tangan petani sasaran, melainkan diduga diselewengkan , dijual bebas atau ditimbun demi mencari keuntungan yang ilegal kios SABILI,” tegas Petani.
Masih menurut para petani Desa/Kampung Pasiran Jaya mereka mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Lampung turun lapangan melakukan” Audit Forensik RDKK dan Sidak Total.
Kami petani mendesak Polda Lampung dan Kejati Lampung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian segera melakukan audit forensik menyeluruh:
– Verifikasi Data RDKK: Cocokkan daftar penerima pupuk 3-5 tahun terakhir dengan data kependudukan Dukcapil untuk mengidentifikasi nama-nama fiktif/almarhum.
– Audit Stok & Transaksi Kios Sabili: Periksa buku kas, faktur pembelian dari distributor resmi, dan catatan penjualan riil untuk merekonstruksi selisih volume pupuk yang hilang.
– Wawancara Petani Sasaran: Lakukan cross-check langsung dengan petani penerima pupuk untuk memastikan kesesuaian antara nama di RDKK dengan penerima fisik di lapangan.
– Usut Peran Penyuluh & Pejabat Dinas: Evaluasi apakah ada pembiaran atau kolusi dalam proses verifikasi RDKK dan pengawasan distribusi di tingkat kecamatan.
Ketahanan pangan rakyat Pasiran Jaya kini sedang digadaikan oleh mafia pupuk yang beroperasi secara kronis. Jika pihak aparat penegak hukum membiarkan keluhan kami ini, tidak ubahnya APH membiarkan Mafia Pupuk menggerogoti hak-hak kami rakyat di Desa / Kampung :Pasiran Jaya. ” Tindak tegas sekarang juga mafia pupuk sebelum ladang korupsi ini memakan korban lebih banyak!
Pemberitaan ini berdasarkan data aduan puluhan kelompok tani dan indikasi kuat manipulasi data RDKK dan menjual Pupuk di atas HET. Media ini membukakan ruang seluas-luasnya bagi Kios Pertanian Sabili, Dinas Pertanian Tulang Bawang, dan pihak terkait untuk dapat memberikan hak jawab sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik.
(Laporan Khusus Tim Investigasi BrataNewsTV)
