MOROWALI/SULTENG, BrataNewsTV – Ini bukan sekadar kerusuhan; ini adalah keteriakan putus asa dari rakyat yang dikhianati oleh sistem! Pada Jumat (2/10/2026), kawasan Jetty PT Tataran Media Sarana (TMS) di Desa Matarape, Sulawesi Tengah, berubah menjadi lautan api dan puing besi. Massa tidak lagi memprotes dengan spanduk; mereka membakar mobil operasional hingga hangus dan menggunakan excavator untuk meremukkan armada perusahaan. Aksi brutal ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi telah gagal total melindungi warganya dari keserakahan mafia tambang.
Pemicu ledakan amarah ini sederhana namun mematikan: polusi debu nikel yang meracuni permukiman dan merusak tanaman warga selama bertahun-tahun. Warga merasa resah, sesak napas, dan kehilangan mata pencaharian akibat aktivitas hauling yang tak terkendali. Ketika keluhan ditolak, ketika mediasi berujung kebuntuan, dan ketika perusahaan dianggap abai, maka rakyat memilih jalan pintas yang anarkis.
Apakah ini salah massa? Tidak! Ini adalah dosa akumulatif birokrasi yang membiarkan izin tambang terbit tanpa kajian dampak lingkungan yang serius, serta penegakan hukum yang tumpul saat perusahaan melanggar aturan. Ketika negara absen, keadilan jalanan pun mengambil alih.
Fakta bahwa lokasi kejadian sempat simpang siur—dikira Konawe Utara (Sultra), ternyata Morowali (Sulteng)—adalah simbol maladministrasi yang memalukan. Di era digital, koordinat GPS bisa diketahui dalam hitungan detik, namun birokrasi masih gagap soal batas wilayah hukum. Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini baru memberikan klarifikasi setelah video viral, sementara personel gabungan dari Polres Konawe Utara harus dikerahkan karena lokasi berada di perbatasan. Betapa rumitnya tata kelola pertambangan di Indonesia hingga aparat pun bingung menentukan siapa yang bertanggung jawab!
Polisi mengimbau warga menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Nasihat itu benar secara hukum, tapi kosong secara moral jika keadilan substantif tidak pernah dirasakan rakyat. Bagaimana mungkin meminta warga bersabar ketika paru-paru mereka terus diisi debu nikel setiap hari? Bagaimana mungkin menuntut ketertiban ketika hak hidup dasar mereka digadaikan demi profit korporasi?
Pengerahan 66 personel plus SSK Brimob memang berhasil melokalisasi bentrokan, tetapi itu hanya solusi kosmetik. Tanpa penyelesaian akar masalah—yaitu penghentian pelanggaran lingkungan dan ganti rugi yang layak—ledakan serupa akan terjadi lagi di titik lain.
Publik mendesak Kapolda Sulteng, Gubernur, dan Kementerian ESDM untuk:
1. Evaluasi Total Izin Tambang: Tinjau ulang seluruh izin operasi di zona perbatasan Sulteng-Sultra. Jika AMDAL cacat, cabut izinnya!
2. Audit Independen Dampak Lingkungan: Libatkan ahli independen dan perwakilan warga untuk mengukur tingkat polusi secara objektif. Data perusahaan tidak boleh jadi satu-satunya rujukan.
3. Ganti Rugi Nyata: Perusahaan wajib membayar kompensasi kesehatan dan kerusakan lahan warga, bukan sekadar CSR pencitraan.
4. Transparansi Penegakan Hukum: Proses hukum harus adil. Pelaku perusakan harus diproses, TAPI oknum birokrat dan pengusaha yang membiarkan pelanggaran lingkungan juga harus dihadapkan ke meja hijau. Jangan tebang pilih!
Birokrasi yang baik adalah yang mampu mencegah kekerasan, bukan yang hanya pandai membersihkannya setelah darah tumpah. Rakyat Matarape sudah memberi peringatan keras. Akankah negara mendengar, atau menunggu bara api berikutnya menyala?
(Tim Investigasi BrataNewsTV)
