MANCAK, SERANG – BrataNewsTV.com
Dugaan praktik pertambangan pasir tanpa izin di Kampung Bojong, Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, kini menjadi sorotan serius.
Aktivitas yang diduga terkait dengan sosok yang dikenal masyarakat sebagai “Bos Dull” tersebut memunculkan pertanyaan besar: bagaimana kegiatan pertambangan berskala besar dapat berlangsung tanpa kejelasan dokumen perizinan?
Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi BrataNewsTV – dilapangan memperlihatkan aktivitas pengangkutan pasir yang cukup masif. Sejumlah unit kendaraan truk dump terlihat keluar-masuk kawasan tambang, dan alat berat excavator beroperasi di area penggalian.
Berdasarkan keterangan seorang pencatat muatan berinisial LK, terdapat sedikitnya tiga unit excavator dan lebih dari 50 unit truk dalam satu shift operasional.
“Excavator di sini ada tiga, dan setiap hari ada sekitar 50 lebih mobil dalam satu shift. Operasional berjalan hingga jam 22.00 WIB sesuai komitmen,” ungkap LK saat ditemui di lokasi, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut semakin memperkuat urgensi pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan, termasuk dokumen perizinan, tata kelola operasional, dan kewajiban perlindungan lingkungan.
Persoalan perizinan menjadi titik krusial dalam kasus ini. Dalam konfirmasi media sebelumnya kepada Kepala Desa Batu Kuda, Sabit, awak media memperoleh keterangan bahwa kegiatan pertambangan tersebut disebut tidak memiliki izin resmi.
“Perizinan tambang tersebut tidak ada sama sekali, PT dan sejenisnya tidak ada,” demikian keterangan yang disampaikan terkait hasil konfirmasi tersebut.
Jika benar lokasi tersebut beroperasi tanpa izin pertambangan yang sah, maka persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif.
Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang mengendalikan kegiatan, asal-usul material tambang, hingga jalur distribusi pasir.
Tim investigasi juga menyoroti belum terlihatnya papan informasi pertambangan (PIP) di lokasi sebagaimana dipersoalkan dalam penelusuran lapangan. Keberadaan dokumen perizinan dan kewajiban teknis pertambangan harus diperiksa langsung oleh instansi berwenang.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin.
Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin yang diwajibkan undang-undang, dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.
Selain itu, kewajiban penerapan kaidah dan teknik pertambangan yang baik dan benar ada perlindungan lingkungan juga harus menjadi perhatian serius.
Ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjadi dasar pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Karena itu, pemerintah dan aparat tidak boleh hanya melihat aktivitas ekonomi dan lalu lintas kendaraan. Legalitas tambang, keselamatan kerja, dampak lingkungan, serta tanggung jawab pengelola harus diperiksa secara menyeluruh.
Aktivitas tambang yang telah berlangsung secara masif ini menuntut respons konkret dari pihak berwenang. Warga setempat kini mendesak:
1. KAPOLDA BANTEN, KAPOLRES TERKAIT, DAN KAPOLSEK MANCAK
Segera lakukan penyelidikan terhadap dugaan penambangan tanpa izin. Periksa pihak yang diduga mengendalikan operasional, legalitas alat berat, serta aktivitas pengangkutan pasir. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran.
2. DINAS ESDM PROVINSI BANTEN
Buka informasi secara transparan mengenai status perizinan lokasi tambang di Kampung Bojong, Desa Batu Kuda. Apakah kegiatan tersebut memiliki IUP atau perizinan lain yang diwajibkan? Jika tidak memenuhi ketentuan, lakukan penindakan sesuai kewenangan.
3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Turunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan audit lingkungan terhadap dugaan dampak penggalian, penggunaan alat berat, serta aktivitas puluhan kendaraan pengangkut pasir setiap hari.
4. CAMAT MANCAK DAN KEPALA DESA BATU KUDA
Berikan penjelasan resmi mengenai status kegiatan pertambangan tersebut. Pemerintah setempat diharapkan proaktif menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada instansi berwenang.
SIAPA DI BALIK OPERASIONAL TAMBANG?
Pertanyaan publik kini mengarah pada siapa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut.
Benarkah tambang itu milik sosok yang dikenal dengan sebutan “Bos Dull”? Apakah terdapat dokumen IUP atau perizinan lain yang sah? Siapa yang bertanggung jawab atas pengoperasian tiga excavator dan puluhan truk pengangkut pasir?
Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi resmi, bukan sekadar dugaan ataupun informasi sepihak.
Hingga berita ini disusun, Rabu ( 11/11/ 2026) pukul 07.47 WIB, pihak yang disebut nama “Bos Dull” belum memberi klarifikasi kepada redaksi.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab bagi pihak pengelola tambang maupun instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan dan bukti perizinan.
Tim Investigasi BrataNewsTV.com akan terus menelusuri perkembangan dugaan aktivitas pertambangan pasir di Kampung Bojong, Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak.
Penegakan hukum harus berjalan terbuka dan transparan, profesional, tanpa pandang bulu. Jika terbukti melanggar hukum, siapa pun yang bertanggung jawab wajib ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
TIM INVESTIGASI Redaksi & Tim Lapangan BrataNewsTV.com
