JAKARTA, BrataNewsTV – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan untuk solusi gizi anak bangsa kini berubah telah menjadi momok menakutkan. Di tengah polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemisahan anggaran MBG dari dana pendidikan mulai 2028, fakta realitas di lapangan yang sudah di temukan justru menunjukkan kegagalan fatal: keracunan massal, makanan tidak layak konsumsi, dan pemborosan anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah.
Publik mendesak menghentikan program MBG secara total program ini semakin keras bergema, bukan hanya dari aktivis, tetapi juga dari orang tua siswa yang anaknya menjadi korban kelalaian birokrasi.
Fakta paling memilukan terungkap dari berbagai daerah di Indonesia. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Mual, muntah, kejang – kejang hingga pingsan massal terjadi, karena standar higiene dan sanitasi penyedia katering yang abai.
“Ini bukan. sekadar kesalahan teknis, ini adalah kejahatan terhadap nyawa anak – anak,” tegas seorang perwakilan orang tua murid yang anaknya dirawat di rumah sakit akibat keracunan di salah satu sekolah dasar di Jawa Barat. “Kami tidak meminta makanan mewah, kami meminta makanan yang aman. Tapi yang kami dapat adalah racun yang dibungkus janji manis politik.”
Investigasi tim BrataNewsTV menemukan bahwa banyak vendor katering dipilih bukan berdasarkan hasil kualitas dan keamanan pangan, melainkan melalui proses tender yang sarat dengan indikasi kolusi dan nepotisme.
Akibatnya, makanan yang disajikan sering kali basi, akibat menggunakan bahan baku berkualitas rendah, demi untuk menekan biaya agar sisa anggaran bisa dikorupsi.
Selain bahaya kesehatan, program ini juga dituduh sebagai. bentuk pemborosan negara (waste of money) yang luar biasa. Ribuan porsi makanan MBG dilaporkan terbuang sia-sia setiap harinya karena tidak layak dikonsumsi. Siswa menolak makan karena bau tengik, tekstur yang aneh, atau rasa yang tidak manusiawi.
“Bayangkan, uang rakyat yang seharusnya untuk membangun sekolah, membeli buku, atau meningkatkan gaji guru, malah habis untuk memproduksi sampah makanan,” kritik pengamat kebijakan publik, Dr. Andi Prasetyo. “Ini adalah bukti nyata bahwa program ini dipaksakan tanpa kajian matang, hanya untuk mengejar target pencitraan politik menjelang pemilu dan transisi kekuasaan.”
Data internal beberapa dinas pendidikan setempat menunjukkan tingkat food waste (sisa makanan) MBG mencapai lebih dari 40%. Artinya, hampir setengah anggaran yang digelontorkan telah berakhir di tempat pembuangan akhir, (toilet) bukan di perut anak-anak yang membutuhkan gizi.
Di tengah kekacauan ini, dalam sidang di Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan terkait sumber pendanaan MBG menjadi tamparan keras bagi pemerintah. ” MK menegaskan bahwa mencampurkan dana MBG dengan anggaran pendidikan adalah pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 31 UUD 1945.
Putusan ini memperjelas bahwa MBG bukanlah bagian integral dari hak atas pendidikan, melainkan program sosial terpisah yang harus memiliki pos anggaran sendiri. Namun, bagi publik, pemisahan anggaran saja tidak cukup jika substansi programnya tetap bermasalah.
“Mengapa kita harus mempertahankan program yang gagal melindungi kesehatan anak dan membuang-buang uang negara?” tanya seorang anggota DPR dari fraksi oposisi dalam sidang paripurna kemarin. “Jika MK sudah memberi sinyal bahwa ini masalah serius, mengapa eksekutif masih bersikeras melanjutkan program yang penuh cacat ini?”
Desakan Publik: Hentikan Sekarang Juga!
Gelombang penolakan semakin meluas. Petisi online yang menuntut penghentian program MBG telah ditandatangani oleh lebih dari 500.000 warga dalam seminggu terakhir. Tuntutan mereka jelas:
1. Hentikan Segera Distribusi MBG sampai ada evaluasi total independen mengenai standar keamanan pangan dan transparansi vendor.
2. Usut Tuntas Kasus Keracunan Massal dan pidanakan pihak-pihak yang lalai, termasuk oknum pejabat yang meloloskan vendor bermasalah.
3. Kembalikan Alokasi Dana ke Sektor Pendidikan Murni, seperti perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak parah dan kesejahteraan guru honorer.
4. Audit Forensik Keuangan terhadap seluruh pelaksanaan MBG sejak awal untuk mengungkap potensi korupsi berjamaah yang diduga sistematis.
Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan
Pemerintah tidak boleh lagi tuli terhadap jeritan rakyat. Program yang awalnya dimaksudkan untuk mulia, kini telah berubah menjadi bencana kemanusiaan dan keuangan. Jika negara gagal menjamin makanan yang aman bagi anak-anaknya, maka negara tersebut telah gagal menjalankan fungsi dasarnya.
BrataNewsTV berdiri bersama rakyat. Kami mendesak Presiden, Menteri Terkait, dan DPR untuk segera mengambil langkah drastis: Hentikan program MBG yang cacat ini. Selamatkan anak-anak dari keracunan, selamatkan uang negara dari pemborosan, dan kembalikan kepercayaan publik yang kian retak. Transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan rakyat adalah harga mati. Jangan tunggu ada korban jiwa berikutnya baru kalian bergerak.
(Laporan Khusus Tim Investigasi BrataNewsTV)
