Jakarta-Inilah sosok Anita Jacoba Komisi X DPR Fraksi Demokrat yang murka bentak Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nadien Makarim, bersama satuan kerjanya dalam ruangan rapat kerja Komisi X DPR Senayan Jakarta (6/6/2024).
Anita Jacoba lahir di Jakarta 9 Maret 1974. Ia merupakan politisi Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024.
Sebelumnya, Anita sudah menduduki kursi Senayan pada periode 2004 hingga 2009 hingga 2014
Anita juga pernah menjadi anggota DPR RI sisa masa jabatan 2014 hingga 2019 yang menggantikan sdr Jefferson Riset Riwuore mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Kupang pada 2017 lalu.
Kemarahan Anita awal mulanya menyoroti anggaran Rp 15 triliun di Kemendikbud.
Ia-red mempertanyakan apakah anggaran itu sudah dipakai dengan baik atau belum.
“Kita semua yang ada di ruangan ini perlu juga mengetahui”?
Bahwa ada kekurangan anggaran ya”? Rp 15 triliun masih kurang cukup, tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri.
Kenapa ini terjadi, ungkap Anita, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak ,” ketus Anita.
Hai pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran, penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, apa yang sudah kalian lakukan dengan anggaran , sebegitu besar anggaran tetapi mana, masih banyak warga menjerit di luar sana , imbuhnya.
Selanjutnya Anita mengkritik masih banyak guru P3K yang belum mendapat SK meski sudah lulus. Dia juga menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan masih banyak bangunan-bangunan sekolah terbengkalai.
“Sampai sekarang ini guru P3K yang sudah lolos belum dikasih SK. Salah satu Provinsi NTT belum itu belum terima SK.
“Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang tidak atau belum terima juga tunjangannya.
“Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya , ” beber Anita.
Sementara di Kabupaten Kupang sebanyak 17 sekolah bangunan yang dari tahun 2021 sampai sekarang tidak terselesaikan.
Lebih mirisnya Mendikbud merilis meminta anggota DPR dapat diverifikasi oleh tataran dinas.Kemarahan Anita memuncak anda – anda Kemendikbud itu keliru dan ini sangat memalukan, bentak Anita dengan Daniem.
Kok bisa anggota pemangku kepentingan mau diatur oleh Kepala Dina apakah anda mau dilakukan verifikasi oleh dinas.
“Loh anda sendiri kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama dinas. Jangan suruh apa yang kita usulkan mau dilakukan verifikasi oleh dinas.
“Kita ini lembaga tinggi negara dan sebagai wakil rakyat. Masak kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini mau di atur sama Kepala Dinas birokrasi macam apa ini.
Seharusnya yang melakukan verifikasi data itu kementerian yang melakukan verifikasi terhadap dinas, selanjutnya dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik ,” ujar Anita.
Kemarahan Anita langsung minta pimpinan untuk membuat rekomendasi ke KPK agar memeriksa Kemendikbud, yang Anita duga banyak anggaran yang tidak terserap dan di semua progres Kemendikbud pada masa ini, dia menduga ada tindak pidana korupsi di lembaga tersebut.
“Saya minta Ibu/Bapak dan pimpinan kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa, apa yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, seperti dana PIP,KIP dan Dana Bos, banyak, hancur ini,” kata Anita.
Anita meminta anggaran pada 2021-2023 diperiksa dan Anita juga mengusulkan agar tidak melakukan penambahan anggaran di Kemendikbud.
“Tolong Ibu saya minta, Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah – tambah anggaran.
“Kalau banyak korupsi uang negara habis dan bukan kepentingan untuk rakyat.
Saya marah, Pak menteri, untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan ,” tukas Anita (**/Red).
