JAKARTA, BrataNewsTV – Halaman Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung) hari ini, Kamis (16/7/2026), di penuhi oleh puluhan massa dari aktivis Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) DPC Lampung Utara, dipimpin Koordinator Lapangan Juaini Adhami, menggelar aksi damai yang menyasar dua kasus besar yang menurut mereka telah lama “dibiarkan” oleh aparat penegak hukum di daerah asal mereka.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB ini bukan sekadar unjuk rasa simbolis. Massa membawa spanduk dan orasi yang secara eksplisit menyebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara sebagai institusi yang “mandul”. Keluhan ini merujuk pada dugaan korupsi berjamaah penanganan perkara strategis seperti Dana Hibah KPU dan kasus pupuk ilegal.
Dalam surat pemberitahuan aksi nomor 2120/V/DPC POSPERA-LU/2026, kelompok ini merinci dua grand issue yang menjadi dasar demonstrasi:
1. Misteri Dana Hibah KPU: Kasus penyelewengan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara yang hingga kini belum ada kejelasan status hukumnya.
2. Kasus Pupuk Ilegal: Laporan terkait peredaran pupuk palsu/ilegal yang sudah diserahkan ke Kejagung namun belum menemukan titik terang.
Slogan “Berpencar Kami Menyusun, Bersatu Kami Menyerang” yang tertera dalam surat resmi aksi mencerminkan frustrasi warga yang merasa proses hukum berjalan sangat lambat.
Juaini Adhami menegaskan bahwa dalam kehadiran massa di depan gedung tertinggi penuntut umum negara adalah bentuk terakhir dari upaya mencari keadilan.
“Kami datang ke sini karena pintu keadilan di Lampung Utara seolah tertutup rapat. Kejari kami anggap mandul, maka kami harus mengetuk pintu Kejagung,” ujarnya di tengah massa.
Publik kini menunggu respons nyata dari Kejaksaan Agung. Apakah dua tuntutan ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus atau audit forensik? Atau hanya akan berakhir sebagai catatan aspirasi belaka?
Bagi warga Lampung Utara, jawaban Kejagung hari ini akan menentukan apakah kepercayaan terhadap negara masih bisa dipulihkan, atau semakin terkikis oleh impunitas yang terus berulang,- (Mg/Red)
