JAKARTA – BrataNewsTV-Awal Juni 2026 ini. Gelombang penolakan/dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin kian tak terbendung.
Setelah Kejaksaan Agung menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan mengungkap Modus operandi (Mo) korupsi melalui yayasan afiliasi.
Pada saat bersamaan, manuver dukungan MBG melibatkan eksploitasi anak di bawah umur dalam aksi demo pro-MBG ini justru menjadi bukti nyata bahwa program MBG telah direduksi menjadi sistem alat politik dan ladang perampokan anggaran.
Fakta hukum terbaru menunjukkan betapa bobroknya tata kelola MBG. Eks Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua orang wakilnya resmi ditahan sebagai tersangka dugaan penyimpangan tata kelola program tahun anggaran 2025-2026.
Modus operandi (Mo) yang kini terungkap melibatkan dari beberapa yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan BGN, menyeret tiga begundal internal lembaga dan tiga pihak swasta ke jerat hukum.” Anggaran Jumbo” mencapai Rp85,27 triliun, pada 2025 dan Rp258 triliun pada 2026 diduga mengalir deras ke kantong pribadi alih-alih ke piring anak-anak bangsa.
Di tengah skandal ini, citra program MBG semakin hancur akibat praktik mobilisasi massa yang tidak etis. Aksi demonstrasi pendukung MBG di berbagai daerah, Jawa dan Sumatera termasuk Batam, terindikasi kuat dilakukan dengan sistem bayar para massa.
Lebih memprihatinkan, anak-anak di bawah umur dilibatkan secara terang-terangan di barisan depan unjuk rasa, meskipun hal ini diketahui melanggar”UU Perlindungan Anak Pasal 76H jo 87.
Sikap santai pejabat pendidikan setempat saat dikonfirmasi wartawan menggambar wajah baru pembiaran sistematis terhadap eksploitasi anak demi pencitraan program.
Survei opini warganet menunjukkan justru tren sebaliknya dari narasinya pemerintah dan pendukung MBG. Mayoritas netizen justru menginginkan MBG dihentikan total atau dimoratorium.
Alasannya bukan karena mereka anti-gizi, melainkan karena trauma kolektif , ribuan kasus keracunan massal pelajar sejak awal program berjalan, serta kemarahan publik atas korupsi berjamaah yang menyedot ratusan triliun rupiah.
“Rakyat sudah semakin cerdas membaca situasi. Perut memang penting, pendidikan adalah fondasi yang lebih krusial,” ujarnya salah satu pegiat perduli pendidikan yang bergabung dalam koalisi MBG Watch.
Mereka mendesak agar dana MBG yang tersisa segera dialihkan untuk kepentingan pendidikan gratis yang sesungguhnya, terutama pembangunan sekolah – sekolah, fasilitas belajar di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Jika pemerintah Indonesia ini benar-benar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah logis dan bermoral hanyalah satu “Stop MBG”
Melanjutkan program yang cacat formal & korup, dan berbahaya ini sama saja dengan merampok masa depannya dari anak-anak Indonesia dua kali lipat—sekali lewat racun di piring mereka, sekali lagi lewat hilangnya hak pendidikan yang layak.
Memaksakan MBG berlanjut di tengah skandal korupsi, keracunan massal, dan eksploitasi anak bukan hanya kebodohan kebijakan. Itu adalah kejahatan terhadap masa depan Indonesia. Rakyat kini sudah berbicara. Dengarkan suara mereka, atau siaplah dicatat sejarah sebagai generasi pemimpin yang menghancurkan negeri ini atas nama “gizi” semu.
(BrataNewsTV/Liputan Khusus)
