JAKARTA-BrataNewsTV-Di saat Kejaksaan Agung baru saja menetapkan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaku dan tersangka korupsi. Puluhan ribu siswa yang sudah merasakan dampak keracunan MBG dengan 449 kejadian yang terbagi di 38 Provinsi.
Sebuah paradoks mencengangkan terjadi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 17/6/206. Sekelompok massa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi demonstrasi menuntut agar program MBG tetap dilanjutkan tanpa henti.
Aksi ini bukan sekadar berbeda pendapat, melainkan bentuk propaganda / penolakan yang membabi buta terhadap fakta hukum dan penderitaan rakyat.
Anggaran negara Rp335 triliun yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung karena dugaan Korupsi dalam modus operandi kickback, dapur fiktif, dan mark-up harga, malah ada sekelompok masyarakat yang menyerukan “lanjutkan MBG” perbuatan ini tentu sama saja dengan meminta negara untuk terus membakar uang rakyat demi kepuasan politik sesaat.
Kelompok pendukung ini berdalih bahwa MBG membantu pemenuhan gizi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, klaim tersebut runtuh seketika ketika dihadapkan pada realitas penegakan hukum. Bagaimana bisa program yang diklaim “membantu rakyat” justru menjadi ladang basah bagi koruptor?
Penetapan tersangka Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung oleh Jampidsus Kejagung adalah bukti otentik bahwa MBG telah disalahgunakan secara sistemik.
Barang siapa yang mendukung kelanjutan program MBG di dalam kondisi seperti ini bukan lagi soal keberpihakan pada anak bangsa, melainkan indikasi keterlibatan atau setidaknya pembiaran terhadap pada kejahatan korupsi yang merugikan triliunan rupiah.
“Apakah lapangan kerja yang dimaksud? adalah lapangan kerja bagi vendor fiktif dan calo proyek?
Kritik paling pedas datang dari kelompok yang memahami dampak luas MBG. Bagi mereka, program ini hanyalah alat pemuas “spicy tank” (pencitraan/populisme) yang dibungkus narasi kemanusiaan. Faktanya, alih-alih menjadi investasi SDM, MBG justru berpotensi meracuni generasi muda—baik secara harfiah melalui insiden keracunan massal, maupun secara sistemik melalui normalisasi korupsi sejak dini.
Anak-anak Indonesia tidak butuh makan siang gratis yang sumber dananya berasal dari penggelembungan harga dan suap balik. Mereka butuh sistem pendidikan dan kesehatan yang bersih, bukan program populis yang dibangun di atas fondasi busuk.
Alih-alih memaksakan kelanjutan program yang bermasalah, ratusan triliun rupiah anggaran MBG seharusnya dialihkan untuk hal yang jauh lebih fundamental: pembangunan infrastruktur di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Ekonomi rakyat tidak akan tumbuh hanya dengan membagi-bagi nasi bungkus. Pertumbuhan ekonomi riil lahir dari konektivitas jalan, akses pasar, dan distribusi logistik yang lancar. Ketika jalan di Papua, NTT, atau Maluku masih rusak parah, memprioritaskan MBG adalah bentuk ketidakadilan spasial yang nyata. Memperbaiki infrastruktur berarti membuka isolasi, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan multiplayer effect ekonomi yang berkelanjutan. Itu adalah warisan abadi, bukan proyek pencitraan lima tahunan.
Evaluasi Adalah Minimum, Moratorium Adalah Keharusan.
Pemerintah menyatakan tengah melakukan evaluasi tata kelola. Namun, di tengah penetapan tersangka pejabat tertinggi BGN, evaluasi semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah moratorium total atau penghentian sementara operasional MBG hingga audit forensik tuntas dilakukan dan mekanisme pengadaan dibenahi dari nol.
Menyerukan “lanjutkan MBG” di saat penyidik masih bekerja keras mengungkap modus korupsi adalah bentuk arogansi elit yang meremehkan kecerdasan publik. Rakyat sudah lelah dengan program – program yang lebih banyak menghabiskan anggaran daripada memberikan manfaat.
Jika kelompok pendukung MBG itu benar- benar peduli pada tantangan anak bangsa, maka sikap yang paling patriotik saat ini bukanlah meneriakkan yel-yel dukungan, melainkan ikut mendesak pemberantasan tuntas korupsi di tubuh BGN dan meminta pengalihan anggaran untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan infrastruktur agar lebih maju memberdayakan rakyat.
Jangan biarkan nafsu politik mengubur nalar sehat. Anak bangsa butuh masa depan yang cerah, bukan perut kenyang yang dibangun di atas puing-puing korupsi, – (St/Ys/Red)
