BENER MERIAH, ACEH – BrataNewsTV – Di tengah gembar-gembor, program-program mercusuar Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini rakyat di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, justru kini harus menjadi pahlawan bagi diri mereka “Sendiri”!
Jembatan Enang-Enang yang hancur akibat di terjang banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 kini telah berdiri kembali, bukan berkat tanggap darurat negara, melainkan berkat aksi moral donasi – donasi swadaya masyarakat yang terkumpul hingga Rp1,08 miliar.
Peresmian jembatan darurat tepatnya pada Kamis (2/7/2026), dan dihadiri ribuan warga dengan air mata haru. Akses vital menuju Bireuen akhirnya situasi saat ini terhubung kembali setelah lumpuh berbulan – bulan.
Dari total donasi, sebesar Rp526 juta telah digunakan untuk perbaikan jembatan dan pengaspalan, sementara sisa Rp555 juta akan dialokasikan untuk dinding penahan jalan dan fasilitas ibadah. Tokoh pemuda Sahrial Abadi memimpin gerakan ini bukan karena ingin menggantikan tugas negara, tetapi karena desakan dan kekecewaan kelambanan birokrasi yang memalukan.
Aksi ini bukan sekadar cerita inspiratif; ini adalah tamparan keras terhadap wajah pemerintahan Prabowo Subianto. Situasi ini pemerintah baru merencanakan ingin menganggarkan jembatan permanen pada tahun 2027.
Padahal jalur Trans-Gayo adalah urat nadi ekonomi masyarakat, menunjukkan betapa jauhnya prioritas pusat dari detak jantung penderitaan rakyat.
Sementara rakyat Aceh bergotong royong mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menyelamatkan ribuan nyawa dan ekonomi mereka, apa yang dilakukan Jakarta? Fokus obsesif pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara hukum & implementasi lapangan sudah gagal total dan dilanjutkan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) & Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tidak memiliki urgensi nyata bagi kesejahteraan.
Dua program tersebut memakan anggaran ratusan triliun rupiah, namun fakta menarik dilapangan berbicara lain: 70% infrastruktur jalan dan bangunan di seluruh Indonesia masih dalam kondisi darurat parah. Apakah ini bukan bukti bahwa MBG dan Koperasi Merah Putih hanyalah ladang emas korupsi gaya baru bagi elite politik dan oligarki, dibungkus narasi populisme yang rapuh?
Pertanyaan skakmat bagi Istana Negara”. Ketika rakyat harus membangun jembatan sendiri karena negara terlambat, artinya ini pemerintah telah kehilangan fungsi dasar perlindungan warganya? Ketika ratusan triliun habis untuk program yang gagal dan mencurigakan, sementara jembatan putus dibiarkan, apakah ini bukan definisi dari pemerintahan yang tuli dan buta?
Rakyat tidak butuh makanan gratis yang distribusinya korup; rakyat butuh jalan yang aman, jembatan yang kokoh, dan negara yang hadir saat bencana terjadi.” Aksi di Pintu Rime Gayo menjadi cermin, semakin kuat gotong royong rakyat, semakin lemah legitimasi negara yang abai.
Rakyat Aceh telah memberikan pelajaran mahal, jangan tunggu negara jika negara sedang sibuk menghitung keuntungan proyeknya sendiri. Tapi ingat, ketahanan sosial ada batasnya.
Jika pemerintah terus memilih menjadi tuli dan buta, maka donasi rakyat hari ini bisa berubah menjadi amarah massa esok hari.
Skakmat telah terjadi. Bola sekarang ada di tangan Istana”. Apakah akan memperbaiki prioritas, atau justru terus bermimpi di atas penderitaan rakyat, dan lari dari tanggung jawabnya?
(Editor: BrataNewsTV)
