LAMPUNG, BrataNewsTV – Ketegangan di Mapolda Lampung pasca aksi ribuan massa yang mengatasnamakan karyawan PT Budi Sentosa Abadi (BSA) dan Sungai Budi Grup/Bumi Waras (BW) pada Rabu (19/8/2026) memicu kekhawatiran serius dari elemen masyarakat sipil. Ketua Umum Laskar Lampung Indonesia (LLI), Ir. Nerozellii Agung Putra (Nero Kunang), secara tegas menyoroti indikasi mobilisasi massa yang tidak wajar dan berpotensi menciptakan adu domba antara aparat kepolisian dengan masyarakat adat.
Dalam keterangannya kepada BrataNewsTV, Jumat (22/8/2026), Nero menegaskan bahwa aksi tersebut disinyalir sarat konflik kepentingan korporasi, bukan murni aspirasi pekerja. Ia memperingatkan agar pihak Bumi Waras segera menghentikan manuver provokatif yang dapat memperkeruh suasana keamanan di Lampung.
“Kami khawatir jika oligarki korporasi Sungai Budi Grup terus bermanuver menggunakan massa, akan terjadi pergesekan masyarakat yang lebih panas dan meluas. Jangan biarkan rakyat jadi alat perusahaan untuk menekan penegak hukum,” ujar Nero dengan nada serius.
Poin krusial yang disoroti DPP LLI adalah ketidaksesuaian jumlah peserta aksi dengan data riil ketenagakerjaan. Berdasarkan pengamatan lapangan, massa yang turun mencapai hampir ribuan orang, padahal jumlah karyawan tetap PT BSA/BW diperkirakan hanya sekitar 100 orang.
“Fakta ini menguatkan dugaan adanya mobilisasi terorganisir yang melibatkan pihak-pihak di luar struktur karyawan resmi. Ini adalah bentuk rekayasa opini publik untuk melegitimasi tuntutan sepihak korporasi,” tegas Nero.
Bagi LLI, penggunaan massa dalam jumlah besar untuk mendesak Polda Lampung adalah taktik intimidasi yang berbahaya. Alih-alih menyelesaikan sengketa agraria secara humanis, langkah ini justru berisiko membenturkan aparat dengan warga tiga kampung di Anak Tuha yang sedang berjuang mempertahankan tanah ulayat leluhur.
Nero juga mengingatkan bahwa kasus PT BSA bukan peristiwa isolatif, melainkan bagian dari pola maladministrasi sistemik dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di Lampung. Ia menduga kuat operasional Bumi Waras di berbagai daerah di Provinsi Lampung memiliki masalah serupa terkait legalitas lahan dan kewajiban sosial.
“Konflik agraria di Lampung Tengah harus menjadi peringatan keras bagi semua korporasi yang bermain-main dengan kecurangan administratif untuk melegalkan status kepemilikan HGU. Saya duga persoalan BW di berbagai daerah bermasalah. Negara tidak boleh diam melihat praktik oligarki yang merampas hak rakyat atas nama investasi,” pungkas Nero.
Publik juga mendesak Kapolda Lampung Brigjen Pol Helfi Aseggaf untuk bersikap tegas terhadap setiap bentuk mobilisasi massa yang bernada intimidatif, terlepas dari bendera apa pun yang dikibarkan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi melindungi aset segelintir pengusaha.
Sampai berita di terbangkan pihak BW dan PT BSA belum dapat di konfirmasi.
(Penulis/Editor: Redaksi BrataNewsTV)
