JAKARTA —– BrataNewsTV || – Gelombang kritik tajam menghantam Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT), Yandri Susanto, usai pernyataannya yang menyebut masyarakat desa “jarang makan telur dan daging ayam” sebelum adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghinaan ini dalam pertemuan dengan 10 asosiasi desa di Jakarta pada 23 Juni 2026, Yandri mengklaim bahwa MBG-lah yang mengubah pola konsumsi warga desa menjadi lebih bergizi.
Pernyataan ini bukan kali pertama dilontarkannya; pada 17 Maret 2026, ia juga pernah menyampaikan narasi serupa. Namun, repetisi ini justru membuktikan bahwa sang menteri terjebak dalam stereotip kolonial yang memalukan.
Warganet tidak tinggal diam. Respons di media sosial bukan sekadar bantahan, melainkan skakmat logika yang membongkar kebodohan narasi elit pusat. Pertama, klaim “jarang makan protein hewani” adalah penghinaan terhadap fakta lapangan. Desa adalah lumbung pangan nasional! Peternak ayam kampung, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan air tawar hidup di sana setiap hari. Telur dan daging bukanlah barang mewah di pedesaan; mereka adalah komoditas harian yang justru disuplai dari desa ke kota. Mengatakan warga desa “jarang” mengonsumsinya sama saja dengan mengatakan petani padi “jarang makan nasi”. Ini bukti nyata bahwa sang menteri tidak pernah benar-benar turun ke lapangan, atau sengaja menutup mata demi legitimasi program mercusuarnya.
Kedua, narasi bahwa MBG “menghidupkan ekonomi desa” adalah pembalikan logika yang memuakkan. Sejak kapan ekonomi desa mati sehingga butuh disuntik dana proyek agar “hidup”? Faktanya, masyarakat desa telah menghidupi perekonomiannya sendiri secara mandiri selama berpuluh-puluh tahun melalui pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Mereka bahkan memberi makan negara melalui pajak dan kontribusi ketahanan pangan. Yang terjadi saat ini bukanlah “menghidupkan”, melainkan mematikan kemandirian dengan menjadikan desa sebagai objek proyek yang rentan korupsi. Ekonomi desa tidak butuh belas kasihan MBG; mereka butuh kepastian harga, akses pasar yang adil, dan infrastruktur layak—bukan makanan gratis yang akhirnya membuat anak-anak keracunan massal.
Ketiga, repetisi pernyataan ini menunjukkan ketulenan birokrasi. Jika pada Maret 2026 sudah dikritik, mengapa pada Juni 2026 masih mengulang klaim yang sama? Ini bukan ketidaktahuan; ini adalah kesombongan struktural yang menganggap desa sebagai tempat miskin, bodoh, dan lapar, padahal realitasnya warga desa justru menjadi tulang punggung ketahanan pangan bangsa. Warganet menilai, menteri yang fondasi pemahamannya terhadap konstituen saja sudah sesat, tidak layak lagi memegang jabatan publik. Jabatan Mendes PDTT seharusnya diisi oleh mereka yang memahami napas kehidupan desa, bukan oleh teknokrat yang hanya melihat desa dari balik meja Jakarta dan data-data fiktif.
Publik menuntut pertanggungjawaban. Hentikan romantisme palsu tentang MBG. Kembalikan marwah masyarakat desa dengan mengakui kemandirian mereka, bukan dengan menjadikannya kelinci percobaan proyek politik yang sarat arogansi. Rakyat desa tidak butuh dikasihani; rakyat desa butuh dihormati dan didengar. Dan bagi Yandri Susanto: jika Anda tidak bisa membedakan antara “membantu” dan “menghina”, maka mundur adalah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat jabatan yang Anda emban.
(BrataNewsTV/Opini Khusus)
