JAKARTA – BrataNewsTV.com || Ironi mewarnai Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang mengusung semangat persatuan, kedamaian, serta perlawanan terhadap hoaks dan ujaran kebencian itu justru menjadi sorotan setelah mencuat dugaan kehadiran mahasiswa gadungan dan peserta bayaran.
Nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, ikut menjadi perhatian publik. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut Raffi menyampaikan pesan agar generasi muda melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial. Namun, belakangan acara yang dihadirinya justru dihantam kontroversi mengenai identitas dan dugaan pembayaran sejumlah peserta.
Peristiwa ini mencuat setelah video seorang pria mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) viral di media sosial. Pria bernama Bayu Setiadi alias Dino itu terlihat kebingungan ketika ditanya mengenai identitas kampusnya. Bahkan, ia sempat menyebut nama perguruan tinggi yang berbeda dari almamater yang dikenakannya.
Belakangan, melalui video klarifikasi yang diunggah organisasi mahasiswa Undira, Dino mengakui bahwa dirinya bukan mahasiswa kampus tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam deklarasi tersebut berdasarkan undangan sebuah komunitas dan mendapatkan bayaran. Dino mengaku almamater yang dikenakannya diberikan oleh pihak lain tanpa mengetahui secara jelas asal-usulnya.
Persoalan ini semakin serius setelah pihak BEM Undira menyampaikan keberatan atas dugaan pencatutan atribut almamater kampus mereka. Sebab, penggunaan identitas perguruan tinggi tanpa kewenangan bukan sekadar persoalan atribut, melainkan menyangkut nama baik dan kehormatan institusi pendidikan.
Dalam deklarasi tersebut, Raffi Ahmad mengajak generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dan berani melawan penyebaran informasi bohong.
“Kalau di zaman dulu mungkin kita melawan dengan bambu runcing, untuk sekarang kita melawan hoaks dari media sosial, melawan ujaran kebencian, melawan provokasi,” kata Raffi saat menghadiri deklarasi.
Pernyataan tersebut sejatinya membawa pesan positif. Namun, munculnya dugaan peserta bayaran dan pencatutan almamater justru melahirkan ironi yang sulit diabaikan.
Publik pun mempertanyakan bagaimana proses seleksi dan verifikasi peserta dilakukan. Siapa yang mengundang mereka? Siapa yang menyediakan atribut kampus? Siapa yang membayar? Apakah panitia mengetahui adanya peserta yang bukan mahasiswa tetapi mengenakan almamater perguruan tinggi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka agar polemik tidak semakin berkembang menjadi spekulasi liar.
Setelah polemik tersebut mencuat, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam deklarasi itu hanya sebagai undangan.
Raffi menyampaikan bahwa informasi mengenai kegiatan tersebut baru diterimanya pada malam sebelum acara berlangsung. Ia juga membantah terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan kegiatan.
Selain itu, Raffi mengaku tidak mengetahui secara detail pihak-pihak yang hadir dalam deklarasi tersebut.
Ia menegaskan tetap menghormati mahasiswa yang menyampaikan aspirasi serta mengingatkan masyarakat agar memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil kesimpulan.
Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam melihat persoalan secara utuh. Dengan demikian, kehadiran Raffi Ahmad tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa dirinya mengetahui atau terlibat dalam dugaan perekrutan peserta bayaran.
Namun, sebagai Utusan Khusus Presiden yang membidangi pembinaan generasi muda, sorotan publik terhadap dirinya juga tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele.
Momentum Sumpah Pemuda semestinya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan secara independen, kritis, dan bermartabat. Bukan sekadar menghadirkan kerumunan untuk memperbesar kemeriahan sebuah acara.
Jika dugaan mahasiswa bayaran dan pencatutan almamater terbukti, persoalan ini menjadi tamparan serius bagi integritas penyelenggaraan kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa.
Penyelenggara perlu memberikan penjelasan secara transparan. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perekrutan peserta juga perlu dimintai keterangan agar fakta sebenarnya dapat terungkap.
Sebab, melawan hoaks tidak cukup hanya dengan menyampaikan slogan di atas panggung. Kejujuran, integritas, dan keterbukaan harus tercermin dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri.
Publik kini menunggu jawaban: siapa yang bertanggung jawab atas dugaan mahasiswa gadungan dan peserta bayaran dalam deklarasi yang mengusung nama persatuan pemuda Indonesia tersebut?
Jangan sampai semangat Sumpah Pemuda hanya menjadi panggung seremonial, sementara nilai kejujuran dan integritas justru terabaikan, – (Tim/Red)
